INILAH.COM, Jakarta - Kemerdekaan Indonesia masih menyisakan keprihatinan di industri perbankan Indonesia. Apa penyebabnya?
Pada 17 Agustus 2012 ini, secara matematis, Indonesia sudah menikmati kemerdekaannya selama 67 tahun. Ironisnya, kemerdekaan yang seharusnya bisa dirasakan semua kita, namun pada kenyatannya hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Buktinya, angka kemiskinan masih saja membengkak di negara ini. Tidak hanya itu, lembaga keuangan Indonesia juga merasakan nasib serupa.
Saat ini lembaga keuangan kita, khususnya perbankan bisa dikatakan masih berada dalam "jajahan" pihak asing. Itu artinya, kita sudah menyerahkan kemerdekaan kita kepada asing yang dengan enaknya sudah menikmati hasil dari perbankan kita.
Apa buktinya? Berdasarkan hasil riset yang dilakukan lembaga analisis dan publikasi data bisnis Indonesia, KataData, diperoleh kesimpulan asing makin mengambil peran dalam sistem perbankan kita dalam waktu satu dasawarsa terakhir.
Hal ini dibuktikan dari pangsa aset bank swasta nasional yang terlihat sudah tergerus sekitar 20% dari 42% pada 1998 menjadi 22% pada 2011. Kondisi serupa juga dialami bank BUMN, yang pangsa pasarnya juga sudah turun 9%, dari 44% pada 1998 menjadi 35% pada 2011.
Sebaliknya, pangsa bank swasta milik asing telah melonjak tajam dari hampir nol persen menjadi 21 persen, kata analis finansial, sekaligus founder KataData Lin Che Wei belum lama ini.
Tidak hanya aset bank lokal yang tergerus, dari sisi jumlah kantor cabang pun bank asing sudah mulai berkuasa. Jika dijumlah, kantor cabang bank asing dan bank campuran, total pangsa pasarnya di Indonesia sudah mencapai 34%. Jika ini terus dibiarkan, dalam beberapa tahun ke depan, peran bank negara akan semakin tergerus, diganti oleh bank-bank swasta yang kini dikuasai asing, tandas Chi Wei.
Khusus di Bank BUMN, porsi kepemilikan pemerintah sepertinya juga mulai berkurang, saat bank tersebut menambah modal melalui rights issue. Saat ini kepemilikan pemerintah di Bank Mandiri TBk tinggal sebesar 60%, BNI 60%, dan BTN (71,9%).
Coba kita bandingkan data pada 1999, pada saat investor tidak boleh memiliki saham perbankan hingga 99%. Pangsa pasar aset milik asing hanya 11,6%, yang terdiri dari bank asing 8,6%, bank campuran dan bank umum swasta nasional yang dimiliki asing sebesar 36,2%.
Kemudian sejak keran dibuka bagi investor asing ke bank nasional, data pada 2010 sudah menunjukkan total aset yang dimiliki asing langsung melonjak 46,7%, di mana aset bank asing mencapai 7,6%, dan bank campuran dan swasta yang dimiliki asing sudah mencapai 39,1%. Komposisi ini juga menggerus aset bank BUMN dari 49,5% pada 1999 menjadi 38,1% pada 2010.
Ngenasnya, asing juga sekaligus merebut pangsa pasar kredit. Jika pada 1999 asing menguasai 20,3% yang terdiri dari bank asing 13,2% dan bank campuran dan bank swasta milik asing sebesar 7,1%, di tahun 2010 langsung naik 47,2% yang terdiri 6,8% bank asing dan 40,4% dari bank campuran dan bank swasta milik asing. Sementara pangsa pasar kredit bank BUMN terus merosot dari 53,2% pada 1999, turun 37,7% pada 2010.
PT Bank Danamon Tbk yang dimiliki konsorsium Asia Finance Indonesia di bawah kendali Temasek Holdings yang juga akan mengalihkan kepemilikannya ke DBS Holding Group memiliki porsi kredit konsumer sebesar 48%, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang dikuasai CIMB Group asal Malaysia memiliki porsi 30%, dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk yang dipegang Malayan Banking Berhad (Maybank) memiliki pangsa pasar 35%.
Sementara itu, bank milik negara seperti PT Bank Mandiri Tbk hanya memiliki porsi kredit konsumer sebesar 15%, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk hanya 21%.
Demikian juga dari sisi pangsa pasar dana pihak ketiga (DPK), asing pada 1999 masih menguasai 11,3% yang terdiri dari 9,3% milik bank asing dan hanya 2% milik bank campuran dan bank swasta milik asing, pada 2010 pangsa pasar asing di dana masyarakat naik 44,8%.
Angka itu terdiri dari bank asing 5,5%dan bank campuran dan bank swasta milik asing 39,3%. Sedang pangsa pasar DPK untuk BUMN pada 1999 sebesar 46,8%, turun menjadi 39,6% pada 2010.
Menurut Chi Wei, dominasi asing di perbankan Indonesia ini jelas akan membawa dampak negatif bagi perkembangan Indonesia. "Alasannya, bank milik asing semakin condong ke segmen kredit konsumsi," tandasnya.
Dengan kondisi seperti ini, dia memperkirakan, dalam 5-10 tahun ke depan, pangsa pasar bank BUMN dan swasta yang dimiliki lokal akan terus menyusut. Jika ini terus dibiarkan, bila terjadi krisis, dominasi kepemilikan asing berpotensi meningkatkan risiko pelarian modal, tegasnya.
Untuk itu, Chi Wei pun meminta agar pemerintah bersama regulator harus melakukan beberapa langkah, di antaranya melakukan pengaturan segmen pasar.
"Misalnya, bank milik asing tidak diperkenankan menggarap bisnis mikro, didorong ke segmen bisnis wholesale dan infrastruktur yang selama ini kurang diminati. Kita juga perlu penerapan multi license kepada bank asing. Kita ini bukan anti asing, tapi harus menerapkan asing sesuai dengan porsinya, ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Chi Wei, pemerintah dan regulator seharusnya menambah modal perbankan. "Caranya, dividen bank BUMN seharusnya digunakan untuk menambah modal, dan tidak disumbangkan ke negara," katanya. [ast]
