Ahok 'naikkan' jumlah penduduk miskin di Jakarta

MERDEKA.COM, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mau menelan bulat-bulat data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Bahkan Ahok 'menaikkan' angka orang miskin di Jakarta.

Hal itu diketahui saat Ahok rapat dengan BPS DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/11) kemarin.

"Angka kemiskinan (versi BPS) berbeda dengan beliau (Ahok). Beliau menghendaki kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menghitung standar kemiskinan, sementara kita berdasarkan standar internasional (per kalori)," kata Kepala BPS DKI Jakarta Nyoto Widodo usai bertemu dengan Basuki.

Dengan menggunakan standar internasional tersebut, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 362 ribu jiwa. Sedangkan Basuki memperkirakan lebih besar daripada itu karena berdasarkan KHL.

Meski demikian BPS tidak akan menggunakan standar yang dibuat Ahok. "Kita sudah ada standar yang baku secara internasional. Ini saling mengkayakan saja," katanya.

Sebelumnya, Ahok juga enggan menggunakan data BPS terkait pemberian kartu Jakarta sehat (KJS). Bila merujuk data BPS, maka penduduk miskin di Jakarta adalah mereka yang memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM).

"Kami tidak suka pakai BPS. Patokannya (penduduk miskin) sederhana karena kami hanya urus yang mau masuk rumah sakit kelas tiga. Kan, orang kaya enggak akan mau di kelas tiga," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan bahwa teknis pelaksanaan kartu Jakarta sehat sangat mudah karena setiap warga hanya perlu mendaftarkan diri melalui Puskesmas dengan menyertakan KTP dan kartu keluarga (KK).

Dengan begitu, layanan dan tindakan pengobatan dapat cepat dilakukan tanpa perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit seperti program serupa di masa sebelumnya.

"Kami ingin juga orang sakit agar tidak ditolak oleh rumah sakit karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sederhana saja yang mau di rumah sakit kelas tiga pasti orang tak mampu," ujarnya.

Jika menggunakan data BPS, maka jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hanya sebesar 362 ribu jiwa, maka Jokowi-Ahok menaikkan menjadi 4,7 juta jiwa.

Hal ini karena Jokowi-Ahok berjanji bahwa nantinya penduduk DKI Jakarta yang akan menerima kartu Jakarta sehat berjumlah 4,7 juta jiwa. Namun untuk sementara baru 3.000 kartu sehat yang akan dibagikan selama 2012 untuk warga di enam kelurahan yang kumuh dan padat penduduk.