TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walaupun reformasi telah berlangsung 14 tahun namun praktik politik dan ketatanegaraan Indonesia, masih menyisakan berbagai kegalauan dan kegelisahan. Misalnya tidak ada visi dan arah pembangunan bangsa yang jelas terarah, seperti GBHN di masa Orde Baru.
"Presiden terpilih pada 2014, harus membuat visi dan misi serta arah pembangunan yang lebih lengkap, dan mengikutseratakan tokoh masyarakat yang kompeten untuk menyumbangkan masukan pemikiran. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang tersebar di berbagai lembaga dan struktur pemerintahan, harus ikut menyumbangkan masukan," tegas Akbar Tandjung selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita, saat memberikan pandangan penutup pada diskusi meja bundar "Menjawab Permasalahan Bangsa: Sumbangsih Pemikiran Alumni HMI" yang diselenggarakan Yayasan Bina Insan Cita, di Hotel Kaesar, Jakarta, Sabtu (12/5/2012).
Mantan Ketua umum HMI ini menjelaskan bagaimana visi dan arah pembangunan bangsa yang jauh ke depan, tidak dimiliki Indonesia, ketika perubahan politik dan kenegaraan terjadi. Yang ada hanya visi misi presiden saja. Padahal ketika Orde Baru, arah pembangunan, jelas berdasarkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
“Dalam praktik politik kenegaraan selama reformasi sejak 1999, kita dan juga berbagai elemen masyarakat, merasakan ada kekosongan. Kita tidak memiliki semacam acuan bagi pembangunan masa depan bangsa yang lebih visioner," katanya.
Akbar mengatakan sangat penting untuk menyusun semacam visi bersama yang komprehensif, baik dari visi-misi presiden terpilih maupun gabungan dari visi misi tersebut dengan pemikiran para tokoh bangsa dan parlemen.Visi masa depan bangsa yang terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan untuk kemajuan bangsa itu sebaiaknya disusun setelah presiden baru terpilih.
Sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar dan juga mantan Ketua DPR RI, Akbar menyatakan tidak mungkin kita kembali ke era Orde Baru, namun perlu segera dirumuskan kepentingan bangsa yang lebih besar dan luas, menyangkut visi masa depan bangsa. Karena semua Negara memiliki visi yang jelas, ke mana arah pembangunan bangsanya.
“Menurut saya, presiden terpilih pada pilpres 2014, harus segera mengundang tokoh bangsa dari berbagai elemen yang mempunyai kredibilitas, guna membahas dan menghasilkan visi masa depan yang lebih visioner. Substansinya bisa merupakan gabungan dari visi misi presiden dan juga sumbangan pemikiran para tokoh bangsa tersebut,” paparnya.
Menurut Akbar, jika visi arah masa depan bangsa itu terbentuk, maka DPR mesti membuat peraturan perundangan yang mendukung visi tersebut. DPR harus serius membuat UU pendukungnya.
“Jika visi masa depan bangsa ini terwujud dan bias dijalankan presiden serta pembantunya, maka kita berharap, Indonesia makin maju,” katanya.
Diskusi meja bundar alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) ini dihadiri mantan pejabat, mantan pemimpin parpol, mantan dubes, intelektual kampus seperti Yusril Ihza Mahendra, Azyumardi Azra, Taufik Abdullah, Taufik Ismail, Usman Pelly, Bachtiar Effendi, Fachry Ali, Sofyan Effendi, Ibrahim Ambong, Anwar Nasution, dan politisi yang pernah duduk di DPR. Masalah yang dibahas pun menyeluruh dari soal demokrasi, hukum-HAM, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Yahoo! OMG