TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah berancang-ancang membangun beberapa pelabuhan, di antaranya Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembangunan pelabuhan yang dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) itu diperkirakan menghabiskan investasi sekitar Rp 22,66 triliun.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyatakan kehadiran pelabuhan baru amat penting untuk mendukung tingginya lalu lintas barang di Tanjung Priok. Saat ini Tanjung Priok sudah kelebihan beban. Sekitar 60-70 persen pergerakan arus barang berpusat di pelabuhan tersebut. Selain itu, pelabuhan yang modern membuat biaya logistik akan semakin murah.
Kepada wartawan Tempo Maria Yuniar dan fotografer Dwianto Wibowo, Carmelita menuturkan seputar bisnis perkapalan yang digelutinya. Ahli waris perusahaan perkapalan PT Andhika Lines ini amat menguasai seluk-beluk bisnis yang lekat dengan dunia maskulin tersebut.
Pemerintah akan membangun pelabuhan modern di Kalibaru atau yang dikenal juga dengan sebutan New Priok. Apa yang diharapkan pengusaha kapal dan peti kemas terhadap pelabuhan ini?
Kami berharap Terminal Peti Kemas Kalibaru bisa segera dibangun dan beroperasi pada 2014. Kalau sampai gagal, negara tetangga bisa menertawakan. Tanjung Priok ini merupakan main port.
Pelabuhan yang ada sekarang bisa menampung 7 juta TEUs (kontainer). Dengan New Priok, kami berharap bisa menampung tambahan 2 juta TEUs. Jangan sampai ditunda. Perencanaan Kalibaru ini sudah sejak 2009. Di sisi lain, operator pelayaran nasional dan terminal operator berharap terlibat dalam proyek itu.
Bagaimana dengan infrastruktur, sarana apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran transportasi di pelabuhan Kalibaru ini?
Kami senang pemerintah membangun pelabuhan-pelabuhan walaupun akan memakan waktu. Akses masuk maupun keluar pelabuhan juga harus dibenahi. Selain itu, ketika membangun pelabuhan, jangan selalu mencari keuntungan. Bila pelabuhannya besar, akan untung. Tapi, pelabuhan kecil, harus ada subsidi. Pemerintah bisa menggandeng swasta untuk berinvestasi, supaya biaya logistiknya bisa lebih murah.
Kami menyambut baik bila di pelabuhan dipasang alat-alat baru sehingga daya angkut dan produktivitas akan lebih cepat. Yang terpenting adalah modernisasi pelabuhannya terlebih dulu.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang amat luas. Namun sarana transportasi laut masih didominasi kapal-kapal tua. Mengapa?
Masalah kapal tua sebenarnya bukan isu baru. Di Indonesia, sebanyak 75 persen kapal yang ada sudah berusia di atas 20 tahun. Kapal-kapal tersebut memerlukan peremajaan. Sebagai pengusaha, kami mampu meremajakan kapal-kapal tersebut. Namun, kami menunggu infrastruktur pelabuhan diperbarui agar kapal yang kami datangkan bisa lebih modern, sehingga memiliki daya saing yang lebih baik.
Bukankah iklim investasi di bidang perkapalan juga semakin baik sejak diberlakukannya asas cabotage?
Cabotage adalah cara pemerintah memberi proteksi kepada pelayaran nasional. Pada 1970 hingga 1980-an, kapal-kapal nasional mengibarkan Merah Putih di luar negeri. Pada 1985, pemerintah memiliki kebijakan yang disebut scrapping policy. Akibatnya, separuh dari kapal-kapal yang ada tak bisa beroperasi. Saat itu Indonesia kekurangan kapal dan masuklah kapal-kapal asing.
Keuntungan terbesar cabotage sebenarnya bisa dinikmati negara. Pengusaha pelayaran dan para stakeholders memanfaatkan momentum ini untuk membantu negara membuka lapangan kerja baru, berinvestasi, serta mengurangi potensi devisa yang hilang dari ongkos angkut.
Sejak cabotage diberlakukan pada 2005, jumlah kapal Indonesia sekarang sudah 11.300 unit, tumbuh 84 persen, dengan proyeksi investasi mencapai Rp 22 triliun. Namun, pencapaian tersebut belum signifikan karena Indonesia masih kehilangan potensi devisa dari freight muatan ekspor dan impor. Padahal, potensi pasar di sektor tersebut mencapai 900 juta ton per tahun, sekitar 9 persen di antaranya diangkut kapal nasional. Dukungan pemerintah melalui perbaikan regulasi dan fiskal sangat dibutuhkan.
Bagaimana dengan perusahaan yang Anda pimpin, PT Andhika Lines, apakah berencana menambah kapal untuk menggarap angkutan batu bara domestik?
Saat ini Andhika memiliki 12 kapal yang melayani, salah satunya, Pertamina ke berbagai rute seperti ke Suralaya dan Cilacap. Kami berencana menambah kapal meski belum ditargetkan waktunya.
Apa dampak pelarangan ekspor tambang mentah ke luar negeri terhadap bisnis penyewaan kapal, apakah mulai terasa?
Pasti ada dampaknya. Tapi kami harus memihak kepentingan negara. Saya yakin rezeki itu selalu ada. Jadi, saya mendukung yang telah dibuat pemerintah.
Bagaimana Anda menyiasati melemahnya ekonomi global akibat krisis? Apakah juga mengancam industri pelayaran?
Krisis global telah memukul pelayaran pada trayek global. Muatan semakin sulit, freight anjlok, dan tarif sewa kapal juga turun. Tetapi perekonomian nasional yang masih solid membuat kami optimistis bisa melewati dampak krisis tersebut.
Sekarang ini justru menjadi momentum bagi pelayaran untuk menambah armada karena harga kapal sedang murah-murahnya. Tapi harus diperhatikan juga, dengan krisis global di luar negeri, asing akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan menggoyang asas cabotage. Pemerintah harus memproteksi pelayaran Indonesia terlebih dulu.
Anda wanita dan bergelut di bisnis yang maskulin. Apakah ada hambatan dalam menghadapi pegawai atau relasi bisnis?
Kendala pasti memang ada. Dan saya memang perempuan pertama yang menjadi Ketua INSA. Tapi saya mulai terbiasa menghadapi kendala-kendala itu. (*)
