TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto, mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana tunai sebesar Rp 7 triliun untuk mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang saat ini dimiliki oleh konsorsium pengusaha Jepang. Untuk tahap pertama akan disediakan Rp 2 triliun.
"Dialokasikan dalam dana investasi pemerintah pada APBN-P 2012," ujar Hadianto saat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, di Jakarta, Senin, 2 Juli 2012. Sisanya, kata dia, akan disiapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp 5 triliun.
Ia menjelaskan anggaran investasi ini harus disediakan untuk melaksanakan kewajiban kontrak dengan investor Jepang. Dalam kontrak disebutkan eksekusi harus dilaksanakan paling lama 30 tahun sejak produksi. Artinya, pemerintah harus mengambil alih paling lambat tahun 2013.
Pemerintah sebenarnya memiliki dana sebesar US$ 625 juta di Inalum yang diperkirakan bisa cair tahun depan. "Kalau dana tersebut bisa di net-off, kemungkinan dana yang dibutuhkan tidak sebesar itu," kata Hadiyanto.
Ia menjelaskan sikap utama pemerintah terkait dengan inalum adalah mengeksekusi pembelian aset terlebih dulu. Hal itu diyakini akan menguntungkan. Penjualan perusahaan tahun ini saja tercatat US$ 577 juta dan diproyeksikan bisa menghasilkan laba besar tahun ini.
Saat ini Inalum dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 41,12 persen dan konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium (58,88 persen). Kontrak karya antara kedua pihak diteken pada 7 Juli 1975 di Tokyo. Kerja sama akan berakhir Oktober 2013.
GUSTIDHA BUDIARTIE
