Yogyakarta (ANTARA) - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengingatkan pemerintah agar segera menaikkan harga bahan bakar minyak jika tidak ingin mengulang kondisi krisis pada 2008.
"Kenaikan harga bahan bakar minyak memang harus segera dilakukan karena adanya pengaruh eksternal yang cukup kuat," kata Anggito Abimanyu di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, jika pemerintah tidak segera melakukan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka dampak yang akan dirasakan masyarakat justru semakin buruk karena kenaikannya pun harus tinggi.
Anggito yang kini menjabat sebagai dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM itu menambahkan, setidaknya pada Mei, pemerintah sudah harus menaikkan harga bahan bakar minyak, namun kenaikan tersebut harus dalam angka yang wajar yaitu Rp1.000 per liter.
"Rp1.000 per liter itu sudah termasuk angka yang wajar. Jika lebih dari itu, maka akan bisa memicu inflasi yang cukup tinggi," katanya.
Oleh karena itu, ia menambahkan, pemerintah harus segera menyerahkan rancanagan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) ke DPR untuk dibahas.
Mei, lanjut dia, merupakan bulan deflasi di Indonesia sehingga akan tepat bila pemerintah melakukan kenaikan harga bahan bakar minyak pada saat itu.
"Jika sampai terlambat dan dilakukan pada Juni atau Juli, maka akan berpotensi menimbulkan inflasi yang besar di masyarakat. Bulan-bulan tersebut, biasanya inflasi tinggi karena merupakan masa pergantian tahun ajaran dan libur sekolah," ujarnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak, lanjut Anggito, akan menyebabkan terjadinya inflasi di masyarakat. Namun jika kenaikan tersebut dijaga Rp1.000 per liter untuk premium, maka diperkirakan inflasi akan berkisar antara 0,4 hingga 0,6 persen.
"Jika dilakukan pada Juni, maka inflasi bisa mencapai lebih dari satu persen. Itu hitungan saya, jika yang dinaikkan hanya premium. Saya belum memprediksi kenaikan inflasi apabila yang dinaikkan adalah solar yang banyak digunakan untuk angkutan niaga dan barang," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, juga tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 6,3 persen asalkan mampu mempertahankan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, untuk kebijakan pemberian kompensasi seperi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, menurut Anggito, tidak diperlukan bila kenaikan premium Rp1.000 per liter.
Dana yang sedianya digunakan untuk keperluan kompensasi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur gas, sehingga konversi minyak ke bahan bakar gas (BBG) bisa dilakukan. "Jika BBG sudah mudah diperoleh dan lebih murah, maka konsumen dengan sendirinya akan pindah," katanya yang berharap konversi gas tersebut dapat dilakukan mulai 2013 atau 2014.
Ia juga menilai, pembatasan konsumsi premium tetap perlu dilakukan terutama untuk pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) sebagai bentuk untuk memberikan contoh kepada masyarakat umum.
78 komentar