Jayapura (ANTARA) - Anggota DPR RI asal pemilihan Papua Eta Bulo mengatakan perlu dikaji ulang rencana pemekaran provinsi ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.
"Kajian ulang terhadap rencana pemekaran itu perlu dilakukan karena untuk memekarkan suatu daerah harus memenuhi beberapa syarat antara lain jumlah penduduk dan aspek lainnya," kata dia di Jayapura, Kamis.
Dikatakannya, pemekaran bukan satu satunya alternatif untuk menyejahterakan masyarakat karena buktinya sampai saat ini masih banyak rakyat Papua yang belum sejahtera.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berupaya membantu dengan membuka akses melalui pembangunan jalan sehingga akses dari dan menuju kampung dapat terbuka, dan masyarakat dapat menjual berbagai hasil perkebunan.
"Dengan semakin terbukanya akses dari dan menuju kampung maka diharapkan masyarakat yang selama ini terisolasi akibat tidak ada jalan penghubung dapat dengan mudah terhubung. Tetapi bila akses jalan tidak dapat dibangun, di daerah itu dapat dibangun lapangan terbang," ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Menurutnya, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menggeluarkan moratorium sehingga rencana pemekaran ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Papua Yanni mengaku dari 31 usulan pemekaran, 29 di antaranya didukung dengan data dan dari jumlah tersebut disetujui 16 kabupaten dan kota.
"Rencana pemekaran 16 kabupaten dan kota itu saat ini sudah dikirim ke DPR," kata Yanni seraya mengatakan, khusus beberapa daerah di Papua memang perlu dimekarkan.
"Sebagai wakil rakyat di DPRP Papua, saya mendukung rencana pemekaran tersebut karena akan membawa dampak bagi masyarakat di wilayah itu," kata politisi dari PBR itu.(rr)
Yahoo! OMG