Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mengatakan pemerintah harus melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri untuk mendorong kondisi berkeadilan terhadap buruh.
"Beberapa upaya perlindungan yang hendaknya dilakukan pemerintah adalah penghapusan pungutan liar (pungli), reformasi birokrasi, kebijakan yang berpihak pada lahirnya infrastruktur, subsidi energi bagi industri dalam negeri, serta keringanan pajak bagi pengusaha," ujar Rieke yang berunjuk rasa bersama ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Selasa.
Rieke mengatakan hal tersebut belum tercipta, sehingga biaya produksi menjadi tinggi. Hal tersebut tentu berdampak dengan upaya efisiensi yang diarahkan mengurangi hak-hak buruh dan pekerja.
"Jika pemerintah sudah melakukan hal tersebut, maka buruh bisa menikmati hidup yang lebih layak."
Dia juga menambahkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk membantu terciptanya hidup layak bagi buruh.
"Pemerintah hendaknya benar-benar serius dalam melindungi buruh," imbuh dia.
Disinggung mengenai kado yang diberikan pemerintah kepada buruh pada Hari Buruh Internasional tersebut, Rieke mengatakan bahwa buruh tidak memerlukan adanya kado. Satu-satunya yang diperlukan pemerintah adalah langkah nyata dalam melindungi buruh.
Pemerintah memberikan empat kado kebijakan baru untuk para buruh dalam perayaan Hari Buruh Internasional tersebut, yakni kenaikan batas minimal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp24 juta per tahun atau Rp2 juta per bulan, pembangunan rumah sakit khusus para buruh di tiga titik lokasi yaitu Tangerang, Bekasi, dan Surabaya, transportasi murah untuk buruh di kawasan Industri, dan pembangunan rumah murah untuk para buruh.
Rieke juga mengajak agar para buruh tetap bersatu untuk memperjuangkan nasib mereka.
"Para buruh tidak hanya yang bekerja di dalam hubungan industrial, tapi juga bekerja di lingkungan domestik dan TKI untuk bersatu."
Puluhan ribu buruh dari berbagai kota di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Mereka mendesak pemerintah agar memperhatikan nasib buruh, meningkatkan upah dan kesejahteraan pekerja, penghapusan "outsourcing", penghentian "union busting" dan perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri.(ar)
