TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I belum mengetahui rencana penyatuan 'airport tax' ke dalam tiket pesawat.
"Sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari pemerintah kepada kami," kata Merpin Butarbuar, Kepala Humas Angkasa Pura I, ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 Agustus 2012.
Meski demikian, Merpin mengatakan Angkasa Pura I siap jika pemerintah memang memberlakukan kebijakan itu. Ia pun menilai rencana kebijakan tersebut akan berdampak positif.
Kebijakan tersebut, kata Merpin, mampu meningkatkan pelayanan yang ada di bandara. Ia menjelaskan, dengan penyatuan 'airport tax' dan tiket, maka tidak akan ada lagi antrean calon penumpang yang membayar 'airport tax' melalui loket. Pasalnya, sistem pembayaran 'airport tax' yang ada saat ini, menurut dia, cukup menyita waktu.
Kebijakan penyatuan 'airport tax' dan tiket, lanjut Merpin, mampu menciptakan tertib administrasi. Angkasa Pura I hanya perlu melakukan rekonsiliasi data untuk menunjang rencana pemerintah itu. Sistem teknologi informasi yang ada saat ini juga dianggap Merpin sudah bisa memfasilitasi penyatuan 'airport tax' ke dalam tiket.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan pemberlakuan sistem penyatuan tiket dengan airport tax berlaku mulai 1 September 2012. "Untuk uji cobanya, baru akan dilaksanakan oleh maskapai Garuda Indonesia," ujarnya.
Dahlan mengimbau maskapai penerbangan segera mengikuti sistem penyatuan tersebut. Mengenai berapa nilai pajak yang dikenakan pada setiap tiket, Dahlan menyerahkannya pada masing-masing pengelola bandara, yaitu PT Angkasa Pura.
Dengan sistem penyatuan tersebut, diharapkan tidak ada lagi antrean panjang penumpang ketika check-in di bandara. "Sistem yang lama itu primitif," kata Dahlan.
MARIA YUNIAR
Berita ekonomi lainnya:
Pesawat Bermasalah, Delay Penerbangan Marak
Ada 49 Kasus Pelanggaran Kenaikan Tarif
Sri Mulyani Wanita Paling Berpengaruh Dunia ke-72
DPR Tak Perlu Ikut Detil Pembahasan Proyek APBN
Menteri Dahlan Beri Nilai 7,5 untuk ASDP
Angela Merkel Wanita Paling Berpengaruh di Dunia
