REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH - Kabinet Kerajaan Arab Saudi menuding Pemerintah Myanmar sebagai negara pembersih etnis Muslim. Media resmi pemerintah Arab Saudi SPA mengatakan hal tersebut.
Seperti dilansir kantor berita Alarabiyah, Kerajaan Saudi mengutuk pembersihan etnis Muslim Rohingya yang minoritas di Negara Bagian Rakhine. Menurut pemerintah setempat serangan brutal yang dialamatkan kepada Muslim Rohingya telah menciderai nurani komunitas Islam di dunia.
"Memaksa mereka (Rohingya) meninggalkan tanah airnya adalah pelanggaran HAM," dinyatakan pemerintah.
Pemimpin Arab Saudi, Raja Abdullah juga mendesak masyarakat internasional mengambil tanggung jawab, dan menyediakan tempat perlindungan yang dibutuhkan bagi etnis terbuang itu. "Itu mencegah kerugian yang besar yang menanti di depan," kata Raja Abdullah.
Sebelumya, kekerasan komunal kembali terjadi di bagian barat, komunitas Muslim Rohingya tetap menjadi sasaran. Sekitar 320 rumah tinggal di lima desa, yang dimukim Muslim Rohingya, habis dibakar.
Diduga pelakunya adalah aparat kepolisian dan warga Rakhine yang mayoritas beragam Buddha Teravada. Ketua Parlemen Arab Saudi, Ali al-Salem Dekbasi mengatakan prilaku keji telah dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.
"Pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab. Dan menghukum berat semua pelaku penindasan terhadap muslim," tegasnya.
Utusan HAM PBB, Tomas Quintana dalam waktu dekat akan menyampaikan hasil observasinya kepada Komisi Tinggi HAM di PBB, setelah dua hari melakukan pemetaan konflik di Rakhine. Dalam jumpa persnya beberapa waktu lalu di Yangoon, Quintana menyatakan, pelanggaran HAM di Myanmar adalah serius.
