Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan sejumlah menteri akan membahas penyelesaian rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS).
"Nanti akan ada pertemuan sejumlah menteri, Menko Perekonomian akan mengundang menteri-menteri terkait," kata Armida di gedung Bappenas Jakarta, Senin.
Ditambahkannya, dalam pertemuan tersebut salah satu yang akan dibahas mengenai rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.
Menurutnya, jika pembangunan ini membutuhkan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berarti harus ada pembahasan dengan DPR dan kapan dimulainya.
"Nanti dilihat lagi kan terkait usulan dari pihak Kemenkeu kan ada berbagai opsi. Ya kita berangkat dari situ kemudian opsi-opsi itu yang paling memungkinkan itu apa. Kan semua harus dibicarakan jadi di satu sisi kita ingin governance yang baik dan hati-hati," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah memiliki rencana membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) di Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Jembatan yang terbentang dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Banten ini memiliki panjang 27,4 kilometer dan membelah Selat Sunda.
Untuk merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS).
Dengan alasan kehati-hatian dalam keuangan negara Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo berkeinginan merevisi Perpres No.86/2011 tersebut.
Menkeu menilai pemerintah perlu ikut terlibat dalam pendanaan study kelayakan JSS dan tidak sepenuhnya menyerahkan ke pihak swasta. Alasannya, pemerintah harus mengawal proyek ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap swasta.
Selain itu, lanjut Menkeu, proyek dengan nilai yang sangat besar itu jika tidak dilakukan dengan tidak hati-hati, akan menjadi bumerang dan berisiko pada penjaminan pemerintah dan dana APBN yang digunakan sebagai bentuk dukungan pemerintah.(ar)
