Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mempertemukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Kepolisian RI untuk menyelesaikan konflik antarkedua institusi tersebut.
"Presiden SBY tidak bisa lepas tangan atas kemelut yang terjadi antara KPK dan Polri. Pertemukan pimpinan kedua lembaga itu sebelum melebar dan ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang provokasi berlebihan terhadap KPK vs Polri harus dihentikan karena hanya memperlemah perjuangan dalam pemberantasan korupsi.
"Kedua lembaga itu harus diselamatkan," kata politikus Partai Golkar tersebut.
Bambang menilai kelambanan Presiden Susili Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik KPK dengan Polri sudah melahirkan macam-macam dugaan. Misalnya, presiden diduga menerapkan manajemen konflik untuk menciptakan ketergantungan dan menggelembungkan kekuasaannya.
"Ada juga yang menduga presiden tersandera oleh kepentingannya sendiri sehingga kesulitan menawarkan jalan tengah yang bisa mengharmonisasi KPK dan Polri," kata Bambang.
Menurut Bambang, ketidaknyamanan masyarakat sudah memuncak akibat rentetan konflik di dalam negeri. Karena itu, tambahnya, Presiden Yudhoyono harus segera mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan KPK versus Polri agar segala sesuatunya terkendali dan kondusif.
"Sudah jelas bahwa KPK dan Polri gagal menemukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, presiden tidak bisa lagi hanya menunggu," kata Bambang.
Menurut Bambang, jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut, presiden sendiri yang dirugikan, karena tak mustahil akan muncul anggapan bahwa presiden yang belakangan ini sering bepergian ke luar negeri itu tidak peduli dengan ragam persoalan yang terus bermunculan di dalam negeri.
Lebih dari itu, tambahnya, publik pun semakin yakin bahwa efektivitas pemerintahan sekarang ini terus menurun. Sebab, potret negara kini tampak amat buram karena sarat konflik, termasuk konflik berdarah.
"Stop adu domba KPK versus Polri. Waspadai adanya kepentingan asing melalui jaringan LSM-nya di tanah air dan upaya pengalihan isu atas kasus-kasus besar yang tengah ditangani dan akan dituntaskan KPK seperti skandal Century, kasus Hambalang dan Wisma Atlet. Utamakan persatuan bangsa dan keselamatan NKRI," kata Bambang.
Bambang menjelaskan saat ini ada konflik antarorganisasi kemasyarakatan (Ormas), konflik horizontal berdarah di sejumlah daerah yang tak jarang menelan korban jiwa, tawuran antarpelajar sampai dengan konflik antarinstitusi negara.
Menurutnya, kekuatan pemerintah untuk mengendalikan ketertiban umum tampak terus merosot, padahal pemerintah memiliki wewenang dan peralatan untuk mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif. (ar)
Yahoo! OMG