TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan Bank Indonesia (BI) tak akan menerapkan aturan kepemilikan saham pada bank-bank badan usaha milik negara. "Bank BUMN akan dikecualikan," kata Zulkifli di Tanah Abang, Jakarta, Senin, 4 Juni 2012.
Menurut dia, pengecualian ini telah disampaikan Gubernur BI Darmin Nasution saat mengumpulkan para bankir siang tadi. Dalam pembahasan itu, Darmin juga menjelaskan keinginan bank sentral untuk menyehatkan bank-bank yang ada di Indonesia. "Ke depan, (aturan kepemilikan itu) dihubungkan dengan kesehatan bank dan good coorporate governance," ujar dia.
Zulkifli juga menyebutkan aturan kepemilikan saham itu nantinya tak berlaku surut. "Kalau sepemahaman saya, yang dibicarakan masalah ke kesehatan dan good governance ke depan," katanya.
Untuk lebih mematangkan aturan ini, kata dia, BI akan kembali mengundang para bos bank untuk mendapatkan masukan dari mereka. "Akan diundang lagi, baru nanti akan dikeluarkan peraturannya," ucapnya.
BI tengah menggodok aturan kepemilikan saham bank yang baru. Jika selama ini investor boleh memiliki 99 persen saham, dalam beleid baru itu, BI dikabarkan akan membatasi kepemilikan tak lebih separuh jumlah saham.
Untuk kepemilikan saham individu dan keluarga, BI kabarnya membatasi hanya 20 persen. Adapun untuk individu atau keluarga yang memiliki bank melalui perseroan terbatas, bank sentral akan menetapkan batas kepemilikan saham 30 persen. Jika pemilik atau pemegang saham pengendali adalah bank atau institusi finansial, batas kepemilikan saham ditetapkan 40 persen.
NUR ALFIYAH
