Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengklarifikasi hasil publikasi Indeks Negara Gagal (FSI) 2012 yang mengkategorikan Indonesia dalam status moderat.
"Banyak komentar dalam pemberitaan yang menyebutkan Indonesia mendekati negara gagal, padahal jika hasil surveinya dibaca secara keseluruhan justru menunjukkan kemajuan di beberapa bidang," kata Armida dalam jumpa pers di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Arminda menjelaskan, melalui 12 indikator yang digunakan dalam publikasi FSI 2012 tersebut, Indonesia dikategorikan membaik dalam enam indikator, empat stagnan, dan dua memburuk.
"Enam indikator yang membaik adalah pelayanan publik, intervensi eksternal, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia dan pengungsi," katanya.
Sementara itu, indikator yang cenderung stagnan adalah legitimasi negara, aparat keamanan, persaingan elit politik, dan tekanan demografi.
"Sedangkan dua indikator yang memburuk adalah masalah kekerasan kelompok dan hak asasi manusia, tentu keduanya menjadi masukan bagi pemerintah," kata Armida.
Menurut Armida, publikasi itu harus dipahami secara menyeluruh, tidak hanya dibaca tentang peringkat Indonesia yang berada di 63 dari 177 negara.
"Cara baca dan bagaimana data tersebut dilihat harus benar, bukan berdasarkan satu tahun saja dan jangan dulu komentar sebelum membaca seluruhnya," tegasnya.
Lembaga The Fund for Peace (FFP) melalui Indeks Negara Gagal (FSI) 2012 yang dipublikasi di di Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin (18/6), menempatkan Indonesia di posisi 63 dari 177 negara dengan angka indeks 80,6.
Meski turun satu peringkat dari tahun sebelumnya, dalam publikasi yang bisa diunduh di laman http://www.fundforpeace.org itu, secara konstan Indonesia mengalami perbaikan indeks dari 84,1 pada 2009.
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam publikasi FSI 2012 tersebut adalah keberhasilan reformasi politik dan rekonsiliasi demokrasi yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, meskipun dengan catatan lemahnya sektor pemberdayaan masyarakat, korupsi, perlindungan hukum dan sistem peradilan, serta kekerasan terhadap kelompok minoritas dan fragmentasi para elit politik. (tp)
Yahoo! OMG