Postingan Blog oleh Marco Kusumawijaya

Jalan Thamrin, Jakarta, dihiasi dengan jalur untuk tunanetra. "Belum diresmikan," kata satpam di depan Gedung Jaya, yang malah memasang bollard oranye itu persis sepanjang dan di atas jalur kuning tunanetra.

Apakah jalur ini akan membantu tunanetra? Mungkin membantu. Tetapi masih banyak halangan, terlepas dari maksud baik pemerintah. Seri foto ini diambil pagi jam 08.30-09.00 di sepanjang Jalan Thamrin.

Bayangkan seandainya Anda adalah seorang tunanetra yang mencoba berjalan mengikuti jalur kuning. Pegang tongkat Anda erat-erat dan mari berjalan.

Pertama-tama, meski trotoar nampak rata dan luas untuk pejalan kaki biasa, jalur tunanetra justru berkelok-kelok karena terhalang aneka rupa galian.

Tunanetra terus berjalan, dan hup. Risiko menabrak benda-benda di jalan tinggi sekali. Ada rambu, tiang, dan bollard yang bertujuan mencegah sepeda motor naik ke trotoar. Awas, kepala juga bisa menabrak dedaunan dan ranting-ranting pohon.

Beberapa fasilitas umum dipasang sangat berdekatan dengan jalur

Selengkapnya »dari Derita Pejalan Kaki Tunanetra

Aglomerasi perkotaan adalah beberapa kota yang menyatu menjadi kesatuan fisik dan ekonomi, serta mungkin juga sosial dan budaya. Contohnya Tokyo, Seoul, Jabodetabek, Mumbai, Hyderabad, dsb.

Pada umumnya, aglomerasi perkotaan menyumbang pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara dengan persentase lebih besar daripada persentase penduduknya. Itulah sebabnya aglomerasi perkotaan disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan.

Tetapi karena itu pulalah, berkembang tekanan untuk mengelola aglomerasi perkotaan secara lebih efisien. Dalam perspektif kelestarian sekarang, kini sedang berkembang pula keinginan dan cara untuk mengukur efisiensi aliran material dan energi yang melalui aglomerasi. Tidak cukup mereka hanya produktif, tetapi juga harus sekecil mungkin tapak ekologisnya.

Pada sebuah konferensi perkotaan di Mumbai, India, awal Februari silam, saya memberikan tiga pokok gagasan mengenai aglomerasi perkotaan, yang diambil berdasarkan pengalaman Indonesia.

Pertama, pengenalan istilah

Selengkapnya »dari Tiga Catatan Tentang Aglomerasi Perkotaan

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik Jakarta. 

Pertama, kaum miskin kota umumnya bermukim dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Sebagai contoh, di permukiman Muara Baru di tepi Waduk Pluit yang saya kunjungi, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sementara satu blok lagi dihuni oleh warga yang mengerjakan pesanan pabrik di sekitar sana (misalnya mengemas mainan plastik).

Fakta kedua, permukiman di ruang publik tidak muncul tiba-tiba dan sekaligus banyak. Mereka tumbuh perlahan, selama belasan bahkan puluhan tahun.

Para pemukim umumnya sadar bahwa mereka “bersalah” menduduki ruang publik. Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tinggal dekat sumber pekerjaan, sumber kehidupan.

(Catatan: Di Jakarta, bahkan Indonesia, bukan hanya kaum miskin yang sering menduduki ruang publik. Orang kaya dan pihak perusahaan juga melakukan hal yang sama.)

Terlalu panjang untuk membahas bagaimana eksploitasi kapitalistis

Selengkapnya »dari Tiga Saran Menangani Permukiman di Ruang Publik Jakarta

Empat lajur jalan tol dalam kota Jakarta disatukan dan diubah fungsinya menjadi taman super panjang — membentang dari Patung Dirgantara di Pancoran hingga ke utara, ke persimpangan tol bandara. Mobil yang berseliweran di jalan tol pun hilang, digantikan manusia yang berkegiatan sosial di taman. Mereka berolahraga, bermain, bercocok tanam, dan lain-lain. Bagaimana mungkin?


Seperti itulah gagasan “Magic Belt” karya Ria Pratama Istiana. Ia mengusulkan lajur di jalan tol dipangkas hingga tinggal satu lajur bagi bus khusus untuk masing-masing arah. Bus khusus ini akan mampu mengangkut penumpang yang sebelumnya pergi naik mobil. Dengan begini, lajur yang tadinya digunakan mobil bisa dibongkar dan dijadikan taman, seperti yang terjadi di beberapa kota di dunia.

Gagasan Ria Pratama itu adalah satu dari empat ide yang terkait mobilitas yang dihasilkan dalam lokakarya Smart City = Smart Citizens + Smart Process untuk bahan pameran bulan Mei-Juli 2013 di Aedes Architectural Forum, Berlin.

Selengkapnya »dari Lokakarya Smart City (2): Mobilitas

Jakarta kian sesak. Penduduk makin banyak, akibatnya ruang yang tersedia makin terbatas. Nah, sebagai jalan keluar, bagaimana jika Anda berbagi ruang yang Anda miliki dengan orang lain? Dengan bantuan teknologi informasi, Anda dapat mengumumkan ketersediaan ruang yang Anda punya — sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan ruang itu.

Prakarsa itulah yang ditawarkan Robin Hartanto melalui proposal “Berbagi Ruang”. Robin bercita-cita “Berbagi Ruang” dapat menjadi alat yang tak sekadar meladeni pasar transaksi ekonomis, tapi juga sosial. Prinsip berbagi ruang ini dapat mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Dengan lebih banyak berbagi, warga Jakarta tidak perlu menambah banyak ruang baru. Dalam kondisi banjir, misalnya, orang bisa berbagi ruang bagi para korban. Ini tentu lebih manusiawi ketimbang para korban itu berteduh di tenda-tenda sementara.
Skema berbagi ruang karya Robin Hartanto
Proposal “Berbagi Ruang” adalah salah satu dari empat prakarsa berbasis teknologi informasi yang mengemuka di lokakarya “

Selengkapnya »dari Kota Cerdas: Empat Prakarsa Berbasis IT untuk Jakarta Lebih Baik

Kemarin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan persetujuannya terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.

Setelah pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan wakilnya, Jokowi mengatakan sudah mengerti bahwa enam ruas jalan tol tersebut akan berguna dalam mengurangi macet.

Persetujuan Jokowi terhadap pembangunan enam ruas jalan tol ini bertolak belakang dengan janji kampanyenya saat pemilihan gubernur, juga pernyataannya sesudah dilantik.

Apakah berarti selama ini penolakan Jokowi terhadap enam ruas jalan tol didasarkan atas ketidaktahuannya terhadap masalah? Karena Jokowi belum mengerti benar, maka dia menolak?

Apa-apan ini?

Melihat ke belakang sedikit, akhir tahun lalu Jokowi membuat pertemuan umum (terbuka bagi umum) untuk membahas MRT. Dalam pertemuan itu dia meminta pihak manajemen MRT dan jajaran birokrat pemerintah untuk berbicara dan menjelaskan soal MRT.

Ketika itu terjadi perdebatan yang panas, namun tetap penting karena banyak hal penting

Selengkapnya »dari Jokowi Sebaiknya Gelar Pertemuan Umum untuk Bahas 6 Ruas Jalan Tol

Kemacetan di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta, Rabu (5/12). ANTARA/Dhoni Setiawan
Pertengahan November 2012, saya menulis tentang kemacetan yang melanda makin banyak kota-kota besar di Indonesia, serta perlunya sistem angkutan umum. Warga kota se-Indonesia perlu berhimpun meningkatkan tuntutan akan sistem transportasi umum sebab hal itu akan menentukan kenyamanan dan daya saing kota.

Kali ini saya akan membangunkan kita semua dari mimpi: sistem angkutan umum saja masih kurang mempan mengurangi macet. Paling tidak, di Jakarta.

Penyebabnya, angkutan umum hanya dapat mencegah pertumbuhan persentase perjalanan yang menggunakan mobil. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa dalam mengurangi pertumbuhan keseluruhan perjalanan/trip. Apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi dan tata ruang yang salah.

Studi Jakarta Urban Transport Policy and Implementation pada tahun 2011 menunjukkan pada tahun 2002, 14 persen total perjalanan dilakukan dengan mobil pribadi. Pada tahun 2010, angka ini menyusut tinggal 9 persen.

Ini artinya warga Jakarta yang bepergian dengan mobil pribadi semakin

Selengkapnya »dari Angkutan Umum Saja Tidak Akan Mengurangi Macet

Monas dikepung banjir. Foto: Antara

Beberapa hari belakangan, Jakarta kembali diserang banjir. Saking rutinnya, banyak orang tergoda bertanya, “Apa mungkin Jakarta bebas banjir?” Nada mereka mengharapkan jawaban negatif: tidak!

Perasaan pesimistis dan pasrah menerima banjir sebagai sesuatu yang rutin di balik pertanyaan itu, yang mulai menyusup ke dalam banyak hati dan benak orang, adalah suatu persoalan tersendiri.

Tetapi sebenarnya pertanyaan itu perlu mendapat pembedaan yang serius: itu pertanyaan teknis atau pertanyaan politis?

Secara teknis tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu ada empat penyebab banjir Jakarta: 1) Limpasan air yang meningkat terus karena debit air dari kawasan hulu; 2) Limpasan air yang meningkat terus di Jakarta sendiri; 3) Permukaan air laut yang terus naik; 4) Permukaan tanah di Jakarta yang menurun (hingga 18 cm per tahun di titik tertentu).

Jawaban teknis adalah menanggulangi semua itu. Kalau mau membebaskan Jakarta dari banjir secara pragmatis dalam jangka pendek, kuncinya ada di kombinasi

Selengkapnya »dari Mengatasi Banjir Adalah Pilihan Politis, Bukan Teknis