Postingan Blog oleh Mohammed Ikhwan

Harga pangan terpantau naik di beberapa daerah di Indonesia, terutama beberapa komoditas seperti gula pasir, minyak goreng, cabai merah keriting, meski harga bensin tidak jadi dinaikkan.

Fluktuasi harga bahan pangan saat ini perlu diwaspadai dan diperhatikan. Bank Dunia mengatakan, kenaikan harga pangan dunia tertinggi sepanjang sejarah (Februari 2011) telah mengancam 44 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan di negara berkembang.

Bagi rakyat miskin di Indonesia, yang menghabiskan 73 persen belanjanya untuk bahan pokok, kenaikan harga pangan akan berdampak fatal. Rakyat dengan pendapatan sekitar Rp 231 ribu per bulan adalah yang terkena dampak terbesar. Sedangkan mereka yang pendapatannya di bawah itu harus mengorbankan kebutuhan lain (misalnya pendidikan dan kesehatan) demi mengisi perut. Jutaan orang yang pendapatannya tipis di atas Rp 231 ribu per bulan akan jatuh miskin.

Mari kita lihat sekelumit kondisi ketahanan pangan kita. Walau produksi pangan cenderung tak berubah dari tahun

Di negeri ini, sekitar 13,8 juta jiwa terancam rawan pangan. Di sisi lain, pada tahun 2010 terdapat 21,7 persen penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun yang termasuk gemuk dan obesitas.

Gaya hidup tak sehat dan pasar produk pangan mengakibatkan makin banyak makanan tak sehat. Hidangan cepat saji menjamur. Konsumen mendapat akses mudah terhadap makanan yang mengandung lemak, gula atau garam berlebihan.

Kebijakan pertanian, globalisasi pasar dan pemasaran pangan bahu-membahu membuat beberapa produk pangan jadi sangat murah: jagung, kedelai, dan gandum. Subsidi besar-besaran di Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk produk pangan ini berakibat pada produksi berlebih, harga murah, yang kemudian 'dibuang' ke seluruh penjuru dunia.

Akibat murahnya jagung misalnya, produk nugget, sereal manis, atau minuman manis berisi sirup jagung tinggi fruktosa (HFCS) gampang didapatkan di pasar. Di Indonesia, kedelai umumnya masih diolah menjadi tempe dan tahu—namun tidak di tingkat global. Kedelai digunakan

“Tak ada pembangunan tanpa air, namun tidak ada air yang cukup untuk pembangunan.”
—Forum Air Dunia ke-6, Marseille, Perancis 12-17 Maret 2012

Peringatan Hari Air Sedunia, 22 Maret, tahun ini menggarisbawahi hubungan antara air dan ketahanan pangan. Ini tidak mengherankan, mengingat peran krusial yang dimainkan air dalam menyangga pembangunan.

Tetapi di Indonesia, peran krusial itu seperti tak disadari. Demi mendukung swasembada beras (dan ambisi surplus 10 juta ton) tentu dibutuhkan irigasi yang mumpuni. Tetapi data Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan, sekitar 45 persen jaringan irigasi yang kita punya mengalami kerusakan.

Belum lagi masalah pencaplokan sumber daya air. Di Padaricang, Banten, sekitar 9 ribu petani merasa terancam oleh keberadaan PT Tirta Investama (Aqua Danone) yang dituding mencokok air mereka.

Sistem produksi pangan saat ini juga dituding tak ramah air. Tahun lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengoordinasikan tema untuk “kontribusi ketahanan pangan

“Sekarang air di daerah kami mati, tetapi hidran terus bertambah. Sehari kami membutuhkan 10 pikul air, sepikulnya Rp 2.000. Jadi pengeluaran per bulan saya untuk air sangat besar,” kata Sumiarti, warga Muara Baru, Jakarta Utara.

Banyak masukan serupa yang disampaikan ibu setengah baya tersebut: mulai dari mahalnya harga air, pelayanan yang tidak memuaskan, hingga masalah kontrak pengelolaan air antara PAM Jaya dan kedua mitranya, PT. Palyja dan PT. Aetra.
Mahalnya harga air di Jakarta dan kontoversi kerja sama pengelolaan air bersih mendorong Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta membuat sebuah pertemuan “Warga Jakarta Bicara Air” pada Selasa (21/2) lalu.

“Air adalah bagian dari hak untuk hidup. Dalam konstitusi kita hak untuk hidup tidak boleh dikurangi untuk hal apapun—Pasal 28i—dan tugas negara adalah untuk melindungi,” kata Maruarar Siahaan, mantan hakim konstitusi RI.

Menurut Maruarar, masalah perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas air warga adalah Selengkapnya »dari Menanti Solusi Masalah Air Jakarta

Kerjasama pengelolaan air di DKI Jakarta oleh PAM Jaya dan dua mitranya, PT Palyja dan PT Aetra, berlangsung selama 25 tahun. Sudah 13 tahun lebih, kerjasama tersebut masih ruwet—mulai dari aroma asing sampai pelayanan yang tak kunjung baik.

Pelanggan air leding di Jakarta saat ini membayar tarif antara Rp 1.050 hingga Rp 14.650 per meter kubik. Seperti yang tertera dalam perjanjian, PAM Jaya membayar kepada Palyja dan Aetra untuk imbalan air yang mereka hasilkan (water charge). Supaya mendapat untung, PAM Jaya mengusahakan jumlah dana yang dibayarkan masyarakat melebihi nilai imbalan.

Namun ternyata tak semudah itu. Karena devaluasi rupiah sewaktu krisis moneter—plus nilai tarif air yang akhirnya lebih kecil pada beberapa kesempatan, PAM Jaya harus berutang kepada dua mitranya. Hingga November 2011, nilai utang itu mencapai Rp 619,97 miliar. Di akhir perjanjian nanti pada tahun 2023, PAM Jaya memproyeksikan utang tersebut dapat menggunung sampai Rp 18,2 triliun. Sejumlah Rp 10,9