Postingan Blog oleh Robin Hartanto

Foto: Tempo

Saya sedang berdiri di tengah sesaknya gerbong KRL Ekonomi Jakarta-Bogor sambil menatap Monas di luar jendela, ketika seorang pedagang berjalan melewati penumpang, menjajakan dagangan.

“Indonesia sebentar lagi hancur!” Pedagang itu berteriak sambil memegangi puluhan kotak lem tikus. “Selamatkan Indonesia, selamatkan bumi pertiwi dari tikus-tikus yang menggerogoti.”

Spontan, senyum kecil tersungging di bibir sejumlah penumpang.

Kecuali karena harganya yang betul-betul murah, KRL Ekonomi Jabodetabek, yang setiap tahunnya menampung hingga 50 juta penumpang, memang sama sekali bukan transportasi massal idaman.

Panas dan pengap, ramai dan remang, lusuh dan berisik, rawan kejahatan dan pelecehan — semua itu adalah kata-kata yang lazim disematkan penumpang kepada KRL Ekonomi.

Tetapi, bukankah di sela-sela ketidaksempurnaan tersebutlah, kehidupan justru kerap menunjukkan wajah aslinya?

KRL Ekonomi, bagi saya, adalah miniatur Jakarta yang lebih representatif dari anjungan DKI Jakarta di Taman

Ahmad Masihudin, 25 tahun, bersama beberapa temannya yang juga jemaat Ahmadiyah, baru saja tiba di Cikeusik pukul 8.30 pagi, 6 Februari 2011. Ia sedang beristirahat, ketika satu setengah jam kemudian sekitar ribuan militan Islamis menyerang mereka.

“Saya lari kebun, lalu ditangkap di sana. Kepala belakang saya ditebas dan bahu saya ditusuk. Saya ditelanjangi hingga sisa celana dalam. Mereka lalu menyeret saya, menusuk mata saya dengan bambu, dan dipukuli lagi hingga seorang polisi datang. Ketika ada yang teriak ‘Dia sudah mati, dia sudah mati,’ saya lalu dievakuasi ke mobil polisi,” kata Ahmad dalam peluncuran laporan riset Human Rights Watch berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,” di Jakarta, Kamis (28/02).
 
Setelah peristiwa setahun lalu itu, Ahmad sampai sekarang harus rutin berobat ke tiga dokter berbeda: dokter saraf, dokter mata, dan dokter hidung. Bintik-bintik hitam mengganggu pandangan mata kanannya, dan dokter tidak tahu bagaimana

Sejenak di tengah film dokumenter “Di Balik Frekuensi”, lagu Naif berjudul “Televisi” mengalun riang. Ia seperti memberikan kesempatan bagi penonton untuk bernapas sebentar dari konflik. “Aku ingin muncul di televisi, buat acara sendiri,” begitu secuplik liriknya.

Namun, sambil lagu jenaka itu diperdengarkan, fakta petaka konglomerasi televisi ditayangkan. Di Indonesia, kita punya 1248 stasiun radio, 1706 media cetak, dan 76 stasiun televisi, dan ribuan media tersebut dimiliki hanya 12 pengusaha.

Dengan masing-masing konstelasi medianya, 12 orang ini punya kekuatan dalam membentuk apa yang kita dengar setiap harinya.

“Di Balik Frekuensi” karya Ucu Agustin seperti memberikan jendela wawasan kepada publik sebagai konsumen media, bahwa apa yang kita lihat dan dengar sehari-hari tidak pernah bebas dari muatan politik segelintir pihak.

Dalam durasi 144 menit 27 detik, film ini menyajikan rekaman perjuangan Luviana, asisten produser MetroTV yang mengadvokasi hak-haknya sebagai pegawai, dan

Foto: Tempo
Di Jakarta, beberapa hari lalu beredar wacana larangan izin baru reklame oleh Jokowi dan Ahok. Pajak reklame yang relatif tidak besar (hanya menyumbang sekitar 2 persen dari pemasukan pajak Jakarta) membuat mereka berpikir kembali soal peran reklame.

Jokowi dan Ahok hendak mengganti papan reklame dengan layar light-emitting diode (LED) di bus, halte busway dan gedung-gedung perkantoran.

Ada beberapa celah yang perlu diperdebatkan di balik wacana ini.

Pertama, Ahok mendasarkan pemikirannya pada argumen ekonomi, bukan pada keberpihakan ruang publik. Ahok mengatakan harus ada upaya mendongkrak pendapatan lebih tinggi melalui iklan luar ruang, dan itu bisa mudah diperoleh melalui iklan layar LED.

Ardi Yunanto, redaktur Jurnal Karbon yang juga sedang meneliti tentang media luar ruang, mengatakan bahwa argumen Ahok itu lemah bila ternyata penghasilan pajak reklame dapat ditingkatkan. Ketika itu terjadi, maka keberadaan reklame tidak menjadi masalah dari perspektif ekonomi, dan yang dibutuhkan

Siapa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata “perubahan”? Sebaris tentara bersenjata? Seribu mahasiswa bersuara lantang?

Di era digital ini, tokoh perubahan itu bisa jadi bukan lagi mereka, melainkan kamu sendiri. Tidak perlu macam-macam. Cukup berbekal jemari dan koneksi, lalu beberapa klik pada mouse sambil minum kopi, maka kamu bisa berpartisipasi melakukan perubahan, tanpa perlu susah-payah turun ke jalan.

Aktivisme lewat internet (click activism) semacam inilah yang kemudian dikembangkan Change.org, sebuah perusahaan sosial tersertifikasi yang menggunakan kekuatan bisnis untuk misi sosial — demikian yang tertulis dalam situs resminya — untuk mengubah dunia.

Portal Change.org adalah sebuah platform petisi online, yang bertujuan memberdayakan siapa saja yang ingin menciptakan segala perubahan yang ingin mereka lihat. Dari anak-anak belasan tahun hingga ibu rumah tangga; dari masalah jalan rusak di depan rumah hingga masalah penggusuran pedagang.

Para pencetus petisi dapat menulis

Berikut ini sederet fakta tentang banjir Jakarta yang perlu kita ketahui bersama.

1. Banjir Jakarta adalah cerita berabad-abad.

Banjir bukan cerita baru di Jakarta. Kota ini bahkan tercatat pernah dilanda banjir besar pada tahun 1621.  Air sudah bolak-balik menerjang ketika Jakarta masih bernama Batavia, yaitu tahun 1654 dan 1878.

Pada Januari-Februari 1918, berbagai kawasan di Jakarta juga terendam banjir karena meluapnya Sungai Ciliwung. Semenjak itu, banjir semakin rutin terjadi, termasuk juga ketika Jakarta dipimpin Ali Sadikin yaitu tahun 1976.

2. Rentang waktu terjadinya banjir besar di Jakarta semakin pendek.

Seperti terungkap dalam artikel “10 Mitos Air dan Banjir di Jakarta”, siklus banjir besar lima tahunan di Jakarta hanyalah mitos. Banjir besar bukan siklus, melainkan kejadian acak yang tidak dapat dipastikan akan datang setiap berapa tahun. Angka lima tahun adalah angka statistik yang bisa saja menjadi sepuluh, tiga, atau bahkan satu. Angka tersebut bergantung pada kondisi

Buku ini merangkum seratus tahun perjalanan Arsitektur Modern Indonesia yang, sebagaimana coba digambarkan melalui judulnya, diwarnai dengan ketegangan pemikiran dan perdebatan. Lima tahun setelah acara bedah bukunya (27 November 2007), buku Tegang Bentang: Seratus Tahun Perspektif Arsitektur Indonesia yang kejelasan nasibnya sempat sunyi senyap, akhirnya diterbitkan Oktober 2012 lalu.

Ketegangan buku ini dapat disaksikan sejak awal melalui kata pengantarnya oleh Marco Kusumawijaya. Marco—arsitek, urbanis, dan direktur Rujak Center for Uban Studies—justru menuliskan pengantar ‘nyeleneh’ berupa antitesis dari buku ini, dengan menjelaskan perjalanan seorang arsitek muda yang tidak dikenal luas dalam arus utama Arsitektur Modern Indonesia: Yuli Kusworo.

Yuli adalah penggiat arsitek komunitas; ia banyak terlibat di dalam proyek-proyek yang melibatkan komunitas dan masyarakat setempat, salah satunya di Aceh setelah tsunami. Bagi Marco, Yuli mewakili perlawanan pada arus utama Arsitektur

Bencana memang bukan perkara main-main. Namun sebuah organisasi nirlaba Plus Arts asal Jepang tahu betul bagaimana cara bermain dengan bencana — tanpa menjadikannya main-main.

Plus Arts membuat pembelajaran tentang bencana, yang biasanya membuat kita merinding, menjadi pelajaran menyenangkan dengan sentuhan seni dan desain. Mereka, misalnya, membuat panduan menghadapi bencana dalam berbagai produk sehari-hari seperti sapu tangan, brosur, kalender, dan lain-lain, dengan grafis yang lucu dan memikat.

“Isu-isu sosial seperti edukasi bencana, apabila ditangani dengan seni, akan menghasilkan ide-ide yang fleksibel”, ujar Nagata Hirokazu, seorang produser yang juga ketua dewan Plus Arts, dalam lokakarya “Disaster Preparedness + Creative” 6-7 Desember 2012 kemarin, di Japan Foundation Jakarta.

Ada pula berbagai permainan, seperti kartu dan ular tangga, yang bertujuan mengajarkan pengetahuan dan prosedur penanganan bencana kepada anak-anak. “SHUFFLE”, salah satu permainan kartu yang mereka buat