Belakangan ini, kisruh soal kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP marak jadi perbincangan publik. Pangkal soalnya adalah surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan, kartu tersebut tidak bisa difotokopi maupun distaples.

Surat edaran Nomor: No. 471.13/1826/SJ itu tertanggal 11 April 2013. Ironis memang, karena surat tersebut tidak keluar bersamaan dengan awal proyek berjalan, yaitu 2011. Informasi ini seolah-olah disembunyikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kuasa pemegang proyek senilai Rp 5,8 triliun tersebut.

Ada yang menarik dari surat edaran tersebut. Chip yang terkandung dalam KTP elektronik hanya boleh dibaca oleh alat yang namanya card reader atau sebut saja pemindai kartu. Karena itu, lembaga pelayan publik khususnya kantor pemerintahan, wajib memiliki alat ini.

Surat edaran itu bernada keras. Ada sanksi menanti jika ada lembaga yang tidak menyediakan alat tersebut. Alasannya? Merugikan masyarakat.

Di sinilah timbul pertanyaan. Siapa pemegang proyek

Sirajudin Hasbi

Di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan negara lain di Asia, adalah hal yang biasa bila artis memilih untuk berpolitik. Tidak tanggung-tanggung, di antara mereka ada yang bisa menjadi presiden.

Ronald Reagan, misalnya. Sebelum menjadi presiden AS ke 40, dirinya dikenal sebagai seorang aktor. Popularitasnya diperoleh setelah membintangi lebih dari 50 judul film sejak pertama kali menggeluti dunia seni peran pada tahun 1937. Sebelum terpilih sebagai presiden, Reagan mengawali karir di dunia politik sebagai anggota partai Demokrat. Dia memiliki konsentrasi pada isu antinuklir. Selain mengandalkan popularitasnya, Reagan juga membangun jejaring politik dalam jangka waktu relatif lama.

Aktor film aksi yang terkenal berkat film Terminator, Arnold Schwarzeneger menjabat Gubernur California mulai 2003 hingga 2011. Arnold sudah lama menjadi anggota Partai Republik, yang mendukungnya saat pemilihan.

Dari negeri tetangga Filipina, Joseph Estrada, presiden ke-13 negeri Yellow America

Sirajudin Hasbi

Kiprah artis dalam dunia politik di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sudah ada sejak Orde Baru.

Bedanya, artis dulu lebih banyak dikedepankan sebagai penyemarak kampanye ketika pemilu. Misalnya, Rhoma Irama, sang Raja Dangdut bisa dijumpai di panggung kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Eddy Sud pun kerap kali tampil di acara Golongan Karya (Golkar, saat Orde Baru tidak disebut partai). Keduanya walaupun dianggap penting, tidak pernah sampai bisa duduk di parlemen.

Sedangkan sekarang, artis yang berpolitik tidak hanya menjadi bagian hura-hura kampanye, tetapi juga terlibat dalam pencalonan. Mereka banyak yang kemudian berhasil menembus parlemen dan duduk manis di Senayan.

Setelah Reformasi 1998, boleh dikatakan politik Indonesia semakin “berisik”. Partai politik (parpol) tumbuh bagai jamur di musim hujan. Ketentuan mendirikan parpol tidak seketat ketika Orde Baru. Begitu pula dengan syarat mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD.

Saking mudahnya, latar

Tiap tiga tahun, Aga Khan Award for Architecture (AKAA) alias penghargaan arsitektur Aga Khan diberikan kepada proyek-proyek arsitektur dunia yang mencerminkan pluralitas di komunitas muslim. Sepanjang sejarah AKAA, sudah tujuh proyek arsitektur di Indonesia yang pernah mendapatkan penghargaan tersebut.
 
Kampung Improvement Programme (KIP) yang digagas Ali Sadikin, bersama dengan Pondok Pesantren Pabelan (PPP) rancangan Amin Arraihana, Fanani, dan LP3ES (Abdurrahman Wahid), adalah dua proyek pertama yang berhasil meraih penghargaan, tepat ketika AKAA diadakan pertama kali tahun 1980.
 
KIP merupakan proyek perbaikan kualitas infrastruktur di kampung-kampung padat Jakarta yang kekurangan infrastruktur fisik dan sosial. Saat KIP dimulai tahun 1969, kampung-kampung ini mengisi 60 persen kawasan urban Jakarta. Sebanyak 75 persen penduduk Jakarta ada di situ.
 
Darrundono, dosen Arsitektur dan Planologi di Universitas Tarumanegara dan perencana program KIP, mengajukan usul perbaikan pada tiga

Koalisi partai berkuasa Malaysia, Barisan Nasional, sudah meraih 120 dari 222 kursi yang diperebutkan dalam parlemen berdasarkan perhitungan jam 00.22 WIB (01.22, Senin dini hari di Kuala Lumpur, Malaysia). Artinya, koalisi ini menjadi pemenang pemilu dan tetap mempertahankan status quo yang berlangsung di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

Dalam waktu yang sama oposisi Pakatan Rakyat di bawah mantan deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendapat 70 kursi parlemen. Belum jelas, apakah Barisan Nasional akan mendapat 2/3 kursi parlemen atau 148 kursi.

Perdana Menteri Najib Razak dalam konferensi pers usai diumumkannya kemenangan Barisan Nasional mengatakan, "Saya ingin berterimakasih kepada para pemilih dan warga Malaysia yang memilih kami. Saya harap oposisi menerima hasil ini dan membiarkan prosesnya berjalan mulus."

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim berhasil mempertahankan kursi parlemennya dari daerah pemilihan Permatang Pauh, Penang, dan anak perempuannya Nurul Izzah unggul

Pemilu di Malaysia ternyata tak mengenal konsep masa tenang. Sampai sehari sebelum pemilu Malaysia digelar pada 5 Mei, kampanye politik dalam skala besar pun masih dilakukan. Bahkan di luar tempat-tempat pemungutan suara, atribut partai dalam jumlah banyak tetap terlihat.

Pendukung partai pun dikerahkan untuk berdiri di luar sekolah-sekolah negeri yang diberdayakan jadi tempat pemungutan suara, menyapa dan mengucapkan terima kasih pada para pemilih yang sudah datang.

Tempat pemungutan suara pada pemilu di Malaysia buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Begitu datang, pemilih harus menyerahkan kartu berisi nomor pemilih mereka pada petugas. Lalu petugas akan mengecek dan 'mengirim' mereka ke antrian (saluran) dengan nomor tertentu.

Ada pemilih yang dari datang melaporkan nomor antrian sampai selesai memilih (dengan memberi tanda silang di samping partai pilihan mereka) hanya butuh 15 menit, ada yang harus menunggu sampai 1,5 jam. Tak jelas kenapa ada yang dapat jatah harus menunggu

Jika pemilu Malaysia punya seorang bintang, mungkin dia adalah Nurul Izzah. Putri pemimpin koalisi oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim itu akan mempertahankan kursi parlemen dari daerah Lembah Pantai pada pemilu 5 Mei nanti. Pada pemilu 2008, Nurul yang waktu itu berusia 27 tahun berhasil menang sebagai seorang kandidat muda.

Kini, ia berhadapan dengan seorang kandidat unggulan, Raja Nong Chik, menteri daerah federal dan kesejahteraan kota. Di hadapan lawannya yang kuat dengan dukungan mesin kampanye berdana tak terbatas, Nurul Izzah jadi tampak kecil.

Sebuah truk dengan layar LCD besar menyala di depan pasar malam Taman Desa Pesona, Petaling Jaya, Kamis (2/5) lalu. Wajah Raja Nong Chik tampil di sana, memperlihatkan berbagai aksinya di masyarakat. Tiga pemuda membagikan sebuah buku bersampul mengilap dengan foto Raja Nong Chik berisi laporan kerjanya selama ini. Setidaknya itulah gambaran apa yang bisa dibeli oleh dana besarnya.

Selama 45 menit, Nurul Izzah akan datang ke pasar malam ini.

Media seharusnya menjadi pemantau dan pengawas, apalagi dalam proses pemilihan umum. Namun, membaca artikel koran soal kampanye pemilihan umum Malaysia di berbagai media cetak dan elektronik, terlihat jelas bias yang muncul dari nada pemberitan media setempat. Sering sekali tak terlihat bedanya antara advertorial politik dan sebuah berita.

Misalnya, sebuah berita tentang kampanye Perdana Menteri Najib Razak di daerah pedesaan yang mencantumkan lengkap apa yang dia katakan dan uang yang dia bagikan, termasuk tuduhan-tuduhannya pada partai opisisi tanpa ada kutipan penyeimbang.

Model berita semacam ini terus sampai halaman 17 di samping satu halaman iklan koalisi berkuasa Barisan Nasional di setiap lembarnya. Sekalinya ada tokoh partai oposisi yang dikutip, hanya satu orang untuk satu berita dan tidak menjawab tuduhan-tuduhan dari berita-berita sebelumnya.

Sebuah penelitian 'Watching the Watchdog' tentang peliputan media Malaysia untuk pemilu 2013 dari peneliti University of Nottingham