Aksi Tutup Jalan Tol Pada Demo Buruh

Ribuan buruh yang tergabung di bawah berbagai serikat pekerja di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (27/1) lalu melakukan aksi dengan memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek. Aksi tersebut tentu menyebabkan kemacetan panjang dan menghambat aktivitas ekonomi sehingga mengakibatkan kerugian miliaran rupiah.

Aksi tersebut adalah buntut dari kekecewaan ribuan buruh dari empat serikat pekerja setempat atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi atas pengesahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2012 yang dinilai cacat administrasi. Apindo menggugat SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540.Bangsos/2011 tentang kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi menjadi Rp 1.491.866 dari sebelumnya sekitar Rp 1,2 juta. Putusan hakim PTUN Bandung yang memenangkan Apindo berarti menggagalkan kenaikan upah buruh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai menelepon Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang hari itu pergi ke Surabaya untuk sebuah seminar soal keselamatan kerja. Ia diminta segera kembali ke Jakarta untuk mengambil tindakan soal demonstrasi buruh tersebut. Dengan diantar helikopter milik Polda Metro Jaya, Menteri Muhaimin pun bisa bertemu dengan para buruh yang berdemonstrasi. Pada akhirnya, muncul jaminan dari pemerintah untuk menetapkan upah minimum Kabupaten Bekasi sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Kesimpulannya, aksi menutup pintu tol itu akhirnya menjadi sesuatu yang efektif.

Buruh di Tangerang kini juga tengah mengalami ketidakpuasan soal kesepakatan upah. Meski sudah menggelar aksi pada 2 Februari lalu, buruh di Tangerang tetap akan menggelar aksi lanjutan.

Mereka pun ikut mengancam memblokir tol Balaraja, tol Cikupa, tol Bitung, dan tol Tangerang sebagai tindakan akhir jika suara mereka tak didengar pada aksi lanjutan 9 Februari nanti.

Yang membuat masalah ini menjadi pelik, Polri kini menggandeng TNI dalam upaya penertiban demonstrasi buruh. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga sudah menyatakan demo buruh menyebabkan investor takut. Beberapa faktor seperti tuduhan mengganggu kepentingan umum atau masuknya unsur TNI dalam pengamanan demonstrasi berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekerasan.

Di sisi lain, kelompok buruh tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Apalagi saat upah buruhlah yang paling sering ditekan ketika terjadi peningkatan dalam biaya-biaya produksi, seperti kenaikan tarif listrik, bunga, logistik, dan biaya birokrasi.

Lalu, apa pendapat Anda soal aksi-aksi demonstrasi buruh yang terjadi belakangan ini? Setujukah Anda pada pilihan cara yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan?

Jika Anda tidak setuju, menurut Anda, apa yang bisa dilakukan oleh para kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya? Karena, tentu ada jalur-jalur komunikasi yang tersumbat sehingga mereka memilih membuat kesan dengan aksi yang berdampak langsung seperti dengan menutup akses jalan tol.

Seperti biasa, kami menunggu pendapat Anda lewat forum komentar di bawah ini.