Apa Solusi Manjur Jokowi-Ahok Mengatasi Banjir?

Melalui sebuah polling, kami menanyakan pada pembaca Yahoo! Indonesia mengenai kesiapan Gubernur DKI Jakarta Jokowi serta wakilnya, Ahok, dalam menghadapi banjir Jakarta. Kami bertanya, apakah Anda percaya bahwa Jokowi-Ahok sudah siap dengan konsep manjur untuk atasi banjir Jakarta?

Ada 4868 orang yang menjawab "ya" atau 76 persen dari responden, sementara 1057 orang menjawab "tidak" atau 16 persen responden, dan sisanya 503 orang menjawab tidak tahu.

Pada malam Natal lalu, sudah ada 2425 rumah yang tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana terendam banjir di Jakarta.

"Percaya" adalah sebuah kata yang kuat, karena sampai sekarang belum ada bukti jelas akan konsep manjur apa yang dimaksud untuk mengatasi banjir Jakarta. Mungkin karena Jokowi sudah menjadi sebuah 'figur', maka apapun yang ia lakukan dianggap sebagai yang terbaik. Pak Gubernur memang sudah berjanji akan membuat 10 ribu sumur resapan di Jakarta. Selain itu, yang kini hangat di media adalah upaya membangun deep tunnel atau yang disebut Jokowi terowongan multi-guna.

Rencananya, terowongan ini tidak hanya akan berfungsi sebagai gorong-gorong. Tapi juga untuk air limbah dan air baku, kabel-kabel optik, dan aktivitas bawah tanah lainnya. Deep tunnel telah ada di kota-kota metropolitan di dunia, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, Chicago dan Milwaukee di Amerika Serikat. Di Chicago, proses pembuatan terowongan seperti ini sudah dimulai sejak 1975 dan selesai 100 persen pada 2015.

Rencananya, di Jakarta sendiri, proses pembesaran terowongan ini akan dimulai tahun depan. Jokowi ingin ada investor yang membiayai terowongan multiguna ini. Pasalnya, membangun terowongan seperti ini tak murah, butuh setidaknya Rp16 triliun.

Dari DPRD, politisi PKS berkata bahwa nilai proyek ini terlalu besar, dan proyek yang digagas cenderung dadakan. Mereka bahkan mengatakan bisa saja nilai proyek ini tak sampai Rp16 triliun. Pendapat ini dibantah oleh Jokowi. Alasannya, menurut Jokowi, "Dari 25 tahun yang lalu sudah ada yang merencanakan."

Kini, masalah dari terowongan multiguna ini adalah proyek tersebut tak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030. Dalam dokumen inilah, semua proyek pembangunan besar terdaftar. Jika proyek terowongan ini tak terdaftar dalam dokumen tersebut, maka pembangunan terowongan tak punya dasar hukum. Jokowi, si penerabas birokrasi itu, mengaku tak mau ribet dengan masalah seperti ini. "Kalau belum (masuk) RTRW ya tinggal dimasukkan," kata dia.

Terlepas dari masalah administrasi yang melingkupi pembangunan terowongan ini, kita juga harus mencermati hal-hal lain seperti seberapa banyak sebenarnya kapasitas air yang bisa dikelola oleh terowongan, atau berapa lama proses pembangunan terowongan ini, dan yang tak kalah penting, dari mana datangnya dana untuk membangun sebuah megaproyek yang harganya mahal ini?

Jangan sampai proyek terowongan multiguna ini menjadi seperti monorel, yang tiang pancangnya sudah keburu berdiri di sekitar Senayan dan kini menjadi 'monumen' buat terbengkalainya proyek tersebut. Atau seperti MRT, yang pembahasannya sudah berlangsung sejak masa Gubernur Sutiyoso, namun baru sekarang ada aksi pembebasan lahan buat stasiun.

Seperti ditulis pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya, solusi yang paling lestari adalah ketegasan untuk memulihkan kapasitas alam menyerap air baik di hulu maupun di hilir. Artinya, mengorbankan kepentingan ekonomi atau pembangunan fisik agar memberi kesempatan alam menyerap air. 

Banjir, seperti halnya macet, adalah masalah menahun ibu kota. Sebuah megaproyek tentu tak salah, namun terowongan multiguna bukanlah satu-satunya tumpuan penyelesaian masalah. Harus ada hal-hal lain juga yang dilakukan, dan mungkin yang terpenting adalah mengevaluasi kemampuan ruang terbuka hijau Jakarta menyerap air dan bagaimana meningkatkan kapasitas tersebut.