Dalam komentar untuk menanggapi kolom Bilik Suara berjudul "Korupsilah Saat Masih Muda?", pembaca Ary Budy menulis, "Generasi (lama) yang korupsi hanya dapat menurunkan generasi (baru) yang korupsi (juga). Kalau yang baru korup, siapa yang mengajari? Semoga kelak, kala generasi (baru) sekarang sudah menjadi senior, tidak menurunkan generasi korup!"

Inilah yang kini menjadi fokus masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bahwa para tersangka korupsi seperti Gayus Tambunan, M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Dhana Widyatmika adalah bagian dari generasi baru yang seharusnya tidak korupsi. Mereka adalah orangtua yang seharusnya bisa menjadi pemutus rantai korupsi pada generasi selanjutnya, yaitu anak-anak mereka. Nyatanya, mereka malah terlibat dalam kasus-kasus atau tindakan serupa yang menjebak generasi sebelum mereka.

Jika generasi mereka saja tidak bisa terlepas dari jeratan korupsi, harus berapa generasi lagi sebelum korupsi di Indonesia menurun drastis, bahkan menghilang?

Dari

Minggu lalu kita membaca berita bahwa pemerintah akan membentuk suatu badan otoritas transportasi (darat) untuk seluruh wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi atau Jabodetabek.

Langkah seperti ini biasanya diambil sebagai suatu solusi parsial tapi realistis, ketika suatu integrasi yang komprehensif — yang amat mendesak untuk dimiliki wilayah Jabodetabek — sulit dilaksanakan.

Beberapa informasi berikut mungkin dapat membantu menyadari betapa penting dan gentingnya integrasi Jabodetabek:

Jumlah penduduk di kawasan Jabodetabek ada sekitar 26 juta. Bila Bandung diikutsertakan (sesuai anjuran ahli perkotaan Terry McGee), maka jumlahnya meningkat jadi 30 juta.

Ini berarti wilayah ini akan jadi kumpulan perkotaan terbesar ketiga setelah Tokyo dan Seoul — dan mungkin akan segera menjadi kedua mengalahkan Seoul.

Seluruh wilayah ini menggunakan satu pelabuhan internasional yang sama. Sebagian besar air leding di Jakarta berasal dari bendungan Jatiluhur di Jawa Barat. Pada saat ini terdapat

Hari ini wartawan mulai bertanya kepada saya, gubernur seperti apa yang cocok untuk Jakarta kini dan masa depan? Ini seperti pertanda datangnya suatu musim wawancara. Mungkin karena pemilihan gubernur sedang menjelang.

Bagaimanapun, jawaban harus dimulai dari sesuatu yang umum, mendasar, tapi tetap penting untuk keadaan Republik Indonesia sekarang: seorang pemimpin itu pertama-tama harus mencintai masyarakat yang dipimpinnya.

Saya katakan jawaban umum ini penting sekarang, karena bukankah kita merasakan betapa banyak dari para pemimpin kita kini lebih mencintai dirinya sendiri daripada yang dipimpinnya?

Kita tidak bisa marah kepada Bung Karno dengan segala kecintaannya pada diri sendiri, karena kita merasakan bahwa beliau juga sangat mencintai rakyat dengan sungguh-sungguh.

Kita sayang kepada Bang Ali, meskipun kita tahu dia galak dan sering marah, karena kita tahu beliau terus-menerus memikirkan cara membuat Jakarta lebih baik untuk semua orang.

Mereka adalah pribadi-pribadi yang hangat

Belum lama ini, majalah Forbes mengumumkan negara-negara terkaya di dunia, diukur dari pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan “paritas daya beli”. Dalam daftar, Qatar nomor wahid, Singapura ketiga, dan Brunei Darussalam kelima.

Apa itu paritas daya beli (PPP – Purchasing Power Parity) yang digunakan sebagai ukuran oleh Forbes? Cara mudahnya memahami indikator tersebut adalah dengan membandingkan nilai mata uang domestik dengan mata uang acuan jika dibelanjakan pada sekelompok barang atau jasa.

Contoh sederhana misalnya, untuk menginap di hotel bintang lima di Amerika, harganya US$ 1.000 atau sekitar Rp 9 juta semalam. Di Indonesia, dengan harga Rp 3 juta per kamar, berarti orang Amerika bisa dapat tiga kamar di hotel bintang lima kita, sementara jika kita ke Amerika hanya dapat satu kamar.

Inilah yang diukur oleh Forbes dalam pemeringkatannya itu.

Indikator ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan daya beli mata uang kita. Secara teoretis misalnya, ketika rupiah melemah terhadap

Secara reguler, Yahoo! Indonesia dan Tempo.co akan menggelar polling untuk menjaring pendapat pembaca mengenai berbagai berita terbaru dan terpanas yang mempengaruhi kepentingan publik. Hasil dari polling tersebut akan muncul di majalah Tempo.

Kepolisian RI memerintahkan setiap Kepolisian Daerah meningkatkan kinerja dan mengantisipasi aksi-aksi premanisme. Pelaksanaannya diserahkan kepada tiap kepolisian daerah berdasarkan karakteristik kerawanan daerahnya.

"Perintah dikirimkan hari ini, melalui telegram rahasia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigadir Jenderal Muhammad Taufik di kantor Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI, Rabu 29 Februari 2012.

Polisi juga diminta berkoordinasi dengan stakeholder, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mengimbau masyarakat tak terlibat premanisme. Setiap Polda dihimbau tegas menyelesaikan dan menyelidiki kasus premanisme.

Menurut Anda, Apakah Kepolisian mampu memberantas premanisme? Apa alasannya?

Salah satu hal menarik untuk diamati dari para tersangka pelaku korupsi yang tengah disorot belakangan ini adalah usia mereka yang tergolong muda.

Mantan pegawai pajak Gayus Tambunan lahir pada 9 Mei 1979 atau kini berusia 32 tahun. Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, lahir pada 26 Agustus 1978 atau kini baru berusia 33 tahun.

Angelina Sondakh, tersangka korupsi dalam kasus dana pembangunan Wisma Atlet, lahir pada 28 Desember 1977. Artinya, ia kini baru berusia 34 tahun. Yang terbaru, Dhana Widyatmaka, tersangka dugaan penggelapan pajak dan pemilik rekening gendut sekaligus karyawan Ditjen Pajak, lahir pada 3 Maret 1974, atau ia baru saja berusia 38 tahun.

Dan dalam usia muda itu, uang yang terkumpul lewat tindakan mereka bisa mencapai jumlah fantastis. Total harta Gayus yang disita oleh negara mencapai Rp 74 miliar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan harta M Nazaruddin mencapai Rp 112 miliar.

Angelina

Bulan Maret ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia akan menerima kenaikan gaji yang dihitung sejak Januari. Berkah seperti ini, pada umumnya, tentu dialami juga oleh para karyawan swasta.

Ketika mengalami kenaikan gaji (atau kesempatan memegang dana lebih banyak dari biasa), kita kerap merasa daya beli kita naik. Kesejahteraan kita pun seolah meningkat.

Namun, pernahkah terlintas pertanyaan: Apakah benar nilai uang yang kita miliki lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya?

Mari buat perumpamaan sederhana. Misalnya dengan gaji tahun lalu yang Rp 2,5 juta per bulan, kita bisa membeli 20 kemeja dengan harga setiap potongnya sebesar Rp 100 ribu dan menabungkan Rp 500 ribu sisanya. Asumsikan kenaikan gaji 10 persen, menjadi Rp 2,75 juta. Mungkinkah masih bernilai sama?

Lazimnya, kenaikan harga barang selalu lebih tinggi dari kenaikan gaji secara umum. Gaji hanya mengikuti inflasi, plus bonus (tidak permanen) jika memang ada. Sementara harga barang dipengaruhi oleh

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber-sumber alam. Tak heran jika pengelolaan sumber-sumber alam tersebut menjadi andalan dalam meningkatkan kesejahteraan negara. Dari minyak bumi, batubara, gas, emas, timah, nikel, biji besi, hampir semuanya diekstraksi untuk meningkatkan kekayaan negara.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Sekitar 70 persen dari pendapatan non pajak Indonesia berasal dari sumber-sumber alam, sehingga sudah pasti sektor pertambangan dan energi akan jadi penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melihat daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes pada 2011 lalu pun, ada lima orang yang berhasil meraup harta dari sektor tambang (batubara).

Di saat bersamaan, kita melihat begitu banyak konflik-konflik perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitar yang muncul di berbagai pemberitaan. Konflik-konflik lahan pertambangan tersebut juga memakan korban. Belum lagi jika