Gerakan menentang kekerasan — terutama terhadap yang dilakukan oleh Front Pembela Islam — terus meningkat, dan mulai menyebar ke beberapa kota seperti Palangkaraya, Jakarta, dan Surabaya.

Pihak inisiator gerakan di Jakarta menjelaskan, gerakan mereka bukanlah untuk menuntut pembubaran FPI, melainkan menolak kekerasan yang dilakukan organisasi itu.

Kalau memang demikian, sebenarnya yang menjadi sasaran gerakan adalah negara, bukan FPI itu sendiri. Sebab, dalam konsep negara-bangsa modern, hanya negara yang boleh melakukan kekerasan berdasarkan aturan tertentu untuk tujuan tertentu yang dirumuskan hati-hati.

Kalau ada pihak lain yang melakukan kekerasan, maka negara harus menindaknya. Kalau kekerasan oleh pihak bukan-negara terus menerus terjadi secara kronis, maka negara dapat dikatakan gagal menjalankan fungsinya. Berarti negara yang harus diprotes.

Asumsi saya adalah kita menolak kekerasan karena kita punya cita-cita menegakkan negara-bangsa modern. Ini berarti termasuk keinginan untuk

Secara reguler, Yahoo! Indonesia dan Tempo.co akan menggelar polling untuk menjaring pendapat pembaca mengenai berbagai berita terbaru dan terpanas yang mempengaruhi kepentingan publik. Hasil dari polling tersebut akan muncul di majalah Tempo.

Ramai-ramai menolak Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah membuat Kementerian Dalam Negeri mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ingin memangkas tahapan pembubaran ormas. "Dari teguran, teguran keras, pembekuan, pembubaran, masih bisa dibanding ke MA. Akan dibahas agar bisa lebih sederhana," kata dia.

Revisi UU Organisasi Masyarakat ini erat kaitannya dengan evaluasi Kementerian terhadap kemungkinan pembekuan organisasi masyarkat seperti Front Pembela Islam, mengingat sejumlah kekerasan yang kerap melibatkan anggotanya.

Gamawan merujuk pada aksi perusakan kantor kementerian pada 12 Januari 2012 lalu. Dalam aksi unjuk rasa kala itu, beberapa anggota

Kota Depok baru-baru ini menggulirkan gerakan sehari tanpa nasi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail seperti dikutip Republika, "Kami tidak mengajak tidak makan nasi sepanjang hari, hanya satu hari saja dengan tujuan penganekaragaman pangan dan mengurangi konsumsi beras demi menjaga ketahanan pangan nasional."

Pemerintah Kota Depok mulai menerapkan program gerakan satu hari tanpa nasi dalam satu minggu, yaitu setiap Selasa, bagi pegawai negeri sipil setempat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan lebih lanjut, tidak ada larangan soal makan nasi. Yang lebih penting adalah mengimbau agar unsur nasi diganti menjadi ubi, singkong, jagung, dan sebagainya. "Berlatihlah untuk mengurangi konsumsi nasi. Semua dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan kita," kata dia seperti dikutip Republika di Kota Depok.

Kritik sudah muncul akan imbauan ini. Salah satunya adalah, jika masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi nasi dalam sehari,

Seandainya para pejabat di pemerintah daerah Jakarta terbiasa pergi ke pasar tradisional, mungkin mereka akan berpikir ulang untuk melegalkan penetrasi supermarket yang sudah merangsek ke hampir setiap kampung di ibukota. Sayangnya, bulan ini mereka sudah kembali membuka izin bagi minimarket.

Bahkan bagi yang belum berizin, segera diputihkan. Enaknya.

Berbicara tentang pasar tradisional, tentu bukan sekadar mengenai tempat perekonomian rakyat hidup. Ada tradisi yang menarik, yaitu berlangsungnya proses tawar-menawar.

Mungkin kita sebagian besar pernah berbelanja di pasar tradisional baik Pasar Tanah Abang di Jakarta, Malioboro di Jogja, Pasar Klewer Solo, atau lainnya. Pasar, yang biasanya disebut “pasar becek” (lantaran infrastrukturnya tak terurus) ini selalu dipenuhi banyak orang terutama ibu-ibu. Tak jarang, masyarakat dengan ekonomi menengah pun ingin merasakan kesegaran barang dagangan di pasar.

Kesegaran barang dagangan dan fenomena tawar-menawar umumnya jadi perekat; mengapa

Dalam rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membeli pesawat kepresidenan, Sekretariat Negara sudah mengajukan jawaban.

Alasan yang mereka ajukan adalah dengan membeli pesawat kepresidenan, meski seharga Rp 814 miliar, negara akan menghemat lebih banyak jika dibandingkan dengan menyewa pesawat seperti yang sudah dilakukan selama ini. Tepatnya lebih murah $ 32,136 juta (Rp 289,63 miliar) daripada biaya sewa pesawat kepresidenan selama lima tahun.

Kami menanyakan pada pembaca Yahoo! Indonesia apakah argumen bahwa membeli lebih menghemat daripada menyewa bisa menjadi pemakluman yang dapat diterima. Banyak yang menyatakan pembelian pesawat kepresidenan tetap tidak bisa masuk di akal. Alasannya, jika membeli dianggap lebih hemat, apakah Sekretariat Negara sudah menghitung biaya perawatan yang akan muncul berbarengan dengan semakin tua usia pesawat?

Salah satu pembaca, Wong Ndeso di Jakarta menulis, "Bukannya kalau membeli selalu dihitung modal beserta bunganya, ditambah dengan biaya

Di Berlin pekan lalu, pada konferensi tentang seni dan kelestarian (sustainability) Radius of Art, salah satu yang muncul sebagai harapan yang kuat adalah komunitas.

Konferensi ini berlangsung pada 8-9 Februari 2012 dan menghadirkan 19 pembicara. Antara lain mantan walikota Bogota yang sempat jadi calon presiden Kolumbia, Antanas Mochus, dan seniman senior Italia Michelangelo Pistoletto. Saya sendiri bertugas sebagai salah satu dari empat perangkum di babak terakhir.

Harapan akan komunitas tampak muncul sebagai sesuatu yang wajar, karena untuk berubah ke arah abad ekologi diperlukan perubahan nilai-nilai secara luas dan mendalam serta mengakar. Komunitas rupanya dirasakan sebagai tempat yang strategis untuk itu.

Tambahan pula, komunitas memungkinkan penggalian nilai-nilai lama yang terlupakan atau tertekan, yang sebenarnya mendukung kelestarian. Ketika masyarakat harus berubah menyongsong abad ekologis, ada semacam keharusan untuk menyemai dan menuai nilai dan kebiasaan lama menjadi

Pekan lalu Bank Indonesia menurunkan “BI rate” atau suku bunga Bank Indonesia sebesar 0,25 persen, dari 6 menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan moneter guna mempengaruhi perekonomian secara umum. Berharap agar ekonomi bergerak di tengah potensi terjadinya kelesuan menghadapi krisis.

Langkah seperti ini sebelumnya sudah dilakukan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) yang mempertahankan suku bunga mendekati nol persen. Tujuannya agar dana di masyarakat digunakan untuk konsumsi dan investasi, sehingga perekonomian berputar. Maklum, ekonomi di Eropa sedang lesu sehingga dampaknya bisa merambat ke banyak negara.

Pesan yang terkandung pada penurunan suku bunga Bank Indonesia adalah agar suku bunga pinjaman antarbank ikut turun. Dengan penurunan biaya mendapat dana ini, perbankan akan menurunkan suku bunga deposito, dan selanjutnya ikut mempengaruhi bunga kredit.

Dengan begitu, bisnis bisa tetap melaju. Konsumsi meningkat dan dunia usaha bisa terus

Saat ini, ramai dibicarakan besarnya utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini. Kewajiban yang muncul akibat penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung dari negara lain itu, sungguh fantastis. Totalnya sebesar Rp 139 triliun. Sedangkan pembayaran bunga dari utang yang masih berjalan sekitar Rp 122 triliun. Ada apa dengan utang?

Penerbitan surat utang atau meminjam dana dari luar negeri, baik melalui bilateral maupun multilateral, atau menerbitkan surat pengakuan utang, dilakukan untuk menutupi anggaran yang defisit: lebih besar pengeluaran ketimbang penerimaan. Jadi, utang selalu dianggap sebagai dewa penolong.

Seperti yang akan dilakukan pemerintah pada tahun ini. Untuk keperluan tersebut, pemerintah akan menerbitkan surat utang lagi dalam mata uang yen, yang disebut sebagai "Samurai Bond". Tujuannya, selain menambal anggaran yang masih minus, juga untuk membayar utang jatuh tempo yang sebagian besar dalam yen.

Ibaratnya, gali lubang tutup lubang, dan gali lubang lagi. Secara