Tahun 2012 baru berjalan belasan hari. Situasi ekonomi global makin tak menentu. Pulihnya Eropa makin jauh dari harapan. Sementara itu, ancaman konflik Iran dan Amerika makin dekat — dan bisa membuat harga minyak tak terkendali.

Tetapi biarlah itu jadi urusan para pengamat, pengelola dana swasta, atau pemerintah. Kita lebih baik memperkuat keuangan agar tidak gagap menghadapi situasi yang tidak menentu.

Beres-beres utang
Beragam literatur dan penerbitan merekomendasikan kita berbenah dengan utang di awal tahun. Masuk akal, sebab dengan memberesi utang, kita tahu secara riil kemampuan keuangan yang ada di kantong. Jangan sampai seolah-olah punya banyak uang padahal tiap bulan tagihan membanjir.

Jangan pernah merasa tidak mampu melunasi utang kartu kredit yang biasanya digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Baik telepon maupun makan di restoran. Bagaimana dengan utang rumah? Biarkan saja seperti sebelumnya. Terlalu berat untuk dilunasi. Apalagi, rumah biasanya jadi aset yang

Ketika sedang menyeruput kopi bersama seorang teman di Jakarta beberapa hari lalu, muncul perbincangan menarik. Dua jam pertemuan yang sebenarnya sekadar silaturahmi dan berbagi cerita itu, mengerucut pada perbincangan ringan yang lumayan serius. Yakni, bagaimana mengelola dana yang terbatas?

Betul, ini bicara bisnis. Jadi lumayan serius. Tujuannya mengembangkan dana yang terbatas plus didukung oleh modal produksi lain seperti sumber daya manusia yang tak ada.

Kemudian lahir sebuah pemikiran menarik. Dana yang terbatas harus dikelola dengan cara, kalau di luar negeri disebut dengan crowd funding. Tren yang belum banyak terekspos di dalam negeri ini, mengumpulkan dana terbatas yang dimiliki banyak orang. Kemudian dikelola untuk investasi.

Apakah pengelolaan dana ini bisa dipercaya? Kalau saya yang ditanya, untuk pengelola yang tidak dikenal, jawabannya pikir-pikir. Jangan-jangan itu money game — uang diputar dalam lingkaran itu sendiri, lalu setelah banyak sang pengelola raib. Agar tidur

Beberapa bulan belakangan ini, dalam perjalanan melintasi beberapa kota di Indonesia, saya merasakan sekali pencemaran visual ruang kota oleh spanduk, baliho, dan media luar ruang lainnya – terutama yang bersifat politik.

Polusi pemandangan ini tak hanya terjadi di kota besar seperti Surabaya (populasi 3 juta) dan Makassar (1,5 juta) tapi juga Kendari (300 ribu). Kota-kota itu seperti tidak beradab, tidak tertib, dan terkesan jorok. Spanduk dan baliho politik itu diletakkan sembarangan di ruang utama, dengan ukuran beragam dan kualitas yang rendah.

Yang paling terasa mengganggu adalah potret diri para pejabat pemerintahan. Para gubernur, walikota, anggota DPRD atau tokoh partai dan agama seperti berlomba-lomba memajang foto wajah mereka di ruang publik. Mereka seolah ingin sekali menjadi tokoh.

Wajah mereka terlihat menggelikan ketika diperbesar dan diedit dengan Photoshop.

Saya lantas jadi bertanya-tanya, apa perlunya pejabat memajang foto wajah mereka sepanjang tahun? Kalau hal ini

Pada 8 Januari 2012 lalu, LSI merilis hasil survei terbaru tentang persepsi pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Presiden SBY. Dalam survei tersebut, TNI dengan 57,2 persen dinilai bersih dari korupsi, Presiden mendapat 51 persen, Polri 39,3 persen, KPK memperoleh 38,5 persen, Bank Indonesia 38,2 persen, Mahkamah Konstitusi 37,7 persen, Mahkamah Agung 34,9 persen, BPK 33,8 persen, Kejaksaan Agung dinilai 33,2 persen bersih dari korupsi, DPR 31,1 persen, dan Partai politik 30,2 persen.

Hasil survei ini menunjukkan, adanya penurunan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Salah satu temuan yang menarik dari survei ini adalah bahwa KPK yang sering dianggap sebagai harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, ternyata mendapat nilai kepercayaan yang lebih rendah daripada polisi.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, seperti dikutip Tempo, persepsi masyarakat itu tidak terlepas dari kasus yang ditangani KPK. Banyak kasus besar seperti kasus Bank Century dan Nazaruddin

Ribuan petani, nelayan, kelompok adat, dan kelompok masyarakat turun ke jalan-jalan di Jakarta, Kamis (12/1) kemarin. Mereka datang ke Istana Negara dan Gedung DPR menuntut agar pemerintah mengusut perampasan tanah serta berbagai konflik agraria lainnya. Bukan hanya di Ibu Kota, di Yogyakarta, Mataram, Makassar, Gorontalo, Semarang, dan Samarinda, Kalimantan Timur, kelompok masyarakat dari elemen-elemen serupa juga menuntut penyelesaian akan konflik-konflik tanah yang memakan korban jiwa di Indonesia.

Konflik-konflik tanah tersebut biasanya menghadapkan warga dengan perusahaan pertambangan atau perkebunan. Menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya, Jumat (13/1) di Jakarta, sekitar 40 persen dari tanah yang terampas oleh perusahaan tambang adalah kebun/ladang/sawah yang menjadi sumber penghidupan warga yang berkonflik.

Pertambangan bukan hanya merugikan petani, tapi juga nelayan. Ekstraksi pasir besi di wilayah pesisir Jawa dan Bengkulu menyulitkan nelayan

Oleh: Mohammed Ikhwan

Selama ini dengungan tentang masalah urban Jakarta hanya berkisar antara kemacetan dan buruknya transportasi publik. Padahal ada masalah yang sangat mengkhawatirkan terkait salah satu hajat hidup orang banyak: air bersih.

Persoalan air bersih di Jakarta cukup pelik. Mulai dari kesinambungan pasokan air, jaringan jalur air, hingga daya dukung lingkungan. Anda mungkin masih ingat pada September tahun lalu, pintu air Kalimalang jebol dan akibatnya, 250 ribu pelanggan merana. Sementara itu, sungai di Jakarta kualitasnya sangat buruk hingga tak layak diolah menjadi air bersih.

Di sisi lain, layanan air bersih di ibu kota ternyata tak kunjung murah. Rerata tarif air bersih untuk konsumen di Jakarta adalah Rp 7.800 per meter kubik. Karenanya, banyak yang membeli air secara eceran untuk kebutuhan sehari-hari. Saking mahalnya layanan air bersih, rakyat Jakarta berebut menyedot air tanah — yang berdampak buruk bagi daya dukung lingkungan di masa depan.

PAM Jaya menandatangani

Dalam artikel 'Jangan Sampai Berhenti di Mobil Esemka Saja', kami mengundang pembaca Yahoo untuk memberi pendapat tentang apa-apa saja yang perlu dilakukan agar pengembangan mobil Esemka bisa mulai terlaksana.

Yang terpenting dalam berita soal mobil Esemka adalah adanya sekumpulan anak-anak SMK, dengan bantuan sebuah bengkel mobil, telah berhasil merakit sebuah mobil. Jangan terlalu berfokus pada perdebatan politik yang terjadi di sana. Inovasi teknologi jarang menjadi prioritas di Indonesia, sehingga kemunculan mobil Esemka seharusnya dilihat sebagai upaya merangsang inovasi-inovasi teknologi lain itu.

Banyak pembaca Yahoo Indonesia yang tak ingin Esemka menjadi sebuah kesempatan yang terlewatkan. Lalu, kami bertanya apa yang bisa menjadi langkah selanjutnya untuk mengembangkan mobil Esemka?

Apa yang menurut Anda bisa dilakukan pemerintah, baik pusat maupun wilayah, untuk mendorong munculnya lebih banyak penelitian dan inovasi teknologi? Lalu, bagaimana sekolah bisa mendorong

Saat pejabat negara berganti mobil dinas biasanya yang muncul adalah celaan. Betapa anggaran negara dihambur-hamburkan demi kendaraan yang lebih mendukung gengsi daripada fungsi. Tetapi, Wali Kota Solo Djoko Widodo membuat gebrakan dengan memilih produk lokal untuk jadi mobil dinasnya yang baru. Mobil jenis sport utility vehicle (SUV) bermerek Kiat Esemka ini dibuat oleh siswa-siswa SMK dengan bekerjasama bersama pemilik bengkel Kiat, Sukiyat, seorang pria yang tidak lulus STM di Klaten.

Aksi Jokowi menggunakan mobil seharga Rp 95 juta ini kemudian malah bergulir menjadi sesuatu yang politis. Dari Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, sampai Gubernur Jawa Timur ikut mengomentari langkah wali kota populer tersebut. Ada yang menyarankan agar Jokowi "jangan narsis", ada juga yang menyayangkan kenapa Jokowi menggunakan mobil yang surat-suratnya belum lengkap dan belum memenuhi standar keamanan, atau menyebut langkah Jokowi lebih cocok menjadi tagline kampanye.

Terlepas dari perdebatan