Foto: Tempo

Saya sedang berdiri di tengah sesaknya gerbong KRL Ekonomi Jakarta-Bogor sambil menatap Monas di luar jendela, ketika seorang pedagang berjalan melewati penumpang, menjajakan dagangan.

“Indonesia sebentar lagi hancur!” Pedagang itu berteriak sambil memegangi puluhan kotak lem tikus. “Selamatkan Indonesia, selamatkan bumi pertiwi dari tikus-tikus yang menggerogoti.”

Spontan, senyum kecil tersungging di bibir sejumlah penumpang.

Kecuali karena harganya yang betul-betul murah, KRL Ekonomi Jabodetabek, yang setiap tahunnya menampung hingga 50 juta penumpang, memang sama sekali bukan transportasi massal idaman.

Panas dan pengap, ramai dan remang, lusuh dan berisik, rawan kejahatan dan pelecehan — semua itu adalah kata-kata yang lazim disematkan penumpang kepada KRL Ekonomi.

Tetapi, bukankah di sela-sela ketidaksempurnaan tersebutlah, kehidupan justru kerap menunjukkan wajah aslinya?

KRL Ekonomi, bagi saya, adalah miniatur Jakarta yang lebih representatif dari anjungan DKI Jakarta di Taman

Foto: Antara

Ketika Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyampaikan dukungannya terhadap penghapusan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah bagaikan mendapat angin segar. Padahal, pengurangan (apalagi penghapusan) subsidi akan berujung pada kenaikan harga-harga.

Sofjan Wanandi bilang, subsidi harus dikurangi demi menyelamatkan ekonomi negara. Uang untuk subsidi bisa dialihkan untuk kepentingan lain seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Tentu saja keinginan ini tampak mulia. Tapi pertanyaannya, untuk mencapai tujuan tersebut, apa memang subsidi harus dicabut?

Subsidi merupakan bagian pengeluaran negara. Dalam pembukuan paling sederhana pun, pengeluaran tak pernah jadi masalah sepanjang masih bisa tertutupi pendapatan.

Masalahnya, senada dengan pemerintah, Sofjan Wanandi mengeluh soal pengeluaran semata. Padahal, pendapatan negara (yang juga menjadi tugas pemerintah) juga layak dicermati.

Neraca perdagangan, misalnya. Selisih antara ekspor dan impor ini, pada tahun lalu sudah

Oleh Tarlen Handayani dan Adim
 
Setiap hari, Abah Landung naik sepeda berkeliling Bandung. Di usia 80 tahun, dia tetap bersemangat membagi-bagikan stiker dan gelang karet dengan percuma.

“Awas! Bahaya Laten Korupsi”
“Siapapun Boleh Naik.. Korupsi Harus Turun!”
“Jujur, langkah awal berantas korupsi”
 
Begitu isi pesan dari stiker dan gelang yang dibagikan. Pada suatu siang di kawasan Gedung Sate Bandung, Abah Landung santai bercengkrama dengan sekumpulan anak-anak SMA. Kepada mereka, ia menyodorkan berlembar-lembar stiker berwarna dasar hitam serta kuning, berisi pesan antikorupsi.
 
Abah Landung membagikan stiker antikorupsi.

“Ini saya diberi cuma-cuma oleh KPK, jadi harus dibagikan gratis kepada sebanyak-banyaknya orang,” celotehnya sambil terus membagi-bagikan stiker dan gelang. Tidak hanya anak-anak SMA, pensiunan guru itu juga memberikan stiker kepada siapa pun yang melintas di dekatnya. “Terkadang ke pedagang kaki lima juga, kalau sedang mengayuh sepeda di jalanan.”
 
Abah Landung, kelahiran 11 Juli 1932, memang mengabdikan

Akhir minggu lalu, saya bertemu dengan seorang kawan yang ingin mengakhiri masa bekerjanya tujuh tahun lagi, atau di usia 40 tahun. Setelah pensiun dini, dia berencana pulang kampung: berkebun, bertani, serta berternak. Tentu bukan dalam skala besar seperti pengusaha.

“Ya, ala kadarnya. Membangun kampung, sekalian kalau ada teman-teman sekolah dulu (SD-SMA) yang belum bekerja bisa diajak sama-sama,” tutur karyawan level menengah di lembaga internasional itu. Karena itu, ayah dua putra ini sudah menyiapkan investasi — ditanam sejak usia 25 tahun — yang akan dicairkan pada usia 40 tahun kelak.

Mendengar itu, saya hanya menarik nafas. Terlalu linier membayangkan masa depannya. Tapi sudahlah, toh niat baik sudah ditanam.

Berakhirnya masa kerja, bisa karena keputusan sendiri yang memang sudah direncanakan atau memang sudah waktunya memasuki masa pensiun. Tapi bisa juga, kondisi tersebut dipahami sebagai perpindahan dari bekerja dengan menerima gaji tetap menjadi bekerja tanpa pendapatan

Apakah ada orang yang mengaku tidak mau kaya atau hidup berkecukupan? Mungkin ada, tapi sulit dicari. Setiap bulan, begitu banyak orang ramai menabung atau menyisihkan pendapatan. Lalu apa yang jadi hambatan untuk orang berkecukupan?

Setidaknya ada lima hal yang mungkin disadari atau tidak, selalu menggerus uang kita. Apa saja? Silakan simak:

Inflasi
Istilah ini bermakna laju kenaikan harga. Tiap tahun harga barang, terutama dalam kelompok makanan, naik. Sepanjang tahun lalu, seperti dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi mencapai 4,3 persen. Ini artinya daya beli uang kita menurun sebesar angka inflasi tersebut. Jika Anda punya uang Rp 1.000.000, berarti nilainya berkurang Rp43 ribu.

Berarti lebih baik simpan uang di bank? Sebentar, cek dulu suku bunga yang ditawarkan. Kalau di bawah angka inflasi, tetap saja uang Anda akan berkurang. Belum lagi dikurangi biaya administrasi atau iuran. Apalagi kalau uangnya disimpan di bawah kasur.

Gaji tidak naik
Pendapatan bulanan yang tidak

Perubahan iklim, buat penduduk kota-kota besar di Indonesia, mungkin baru sebuah kemungkinan buruk di masa depan. Namun, sebuah desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sudah merasakan bagaimana hidup mereka pelan-pelan, namun pasti, terguncang oleh alam yang sedang berubah.

Sawah di desa Magepanda

Desa Magepanda, yang berdiri resmi pada 1970-an, dihuni 12 ribu penduduk. Sekitar 8 ribu penduduk, menurut statistik resmi, bekerja sebagai petani. Tempat tinggal dan jalan untuk para penduduk sudah jadi dan tinggal mereka tempati. Orang-orangnya didatangkan dari berbagai permukiman dari perbukitan dan pegunungan yang mengelilingi desa subur bentukan pemerintah tersebut.

Mereka yang kemudian beranak-cucu di Magepanda tertarik untuk meninggalkan kampung-kampung di perbukitan karena melihat potensi lahan yang cukup subur, kondisi alam yang bagus, dan melimpahnya ketersediaan air. Dari gambaran Pencratius Vitalis Padji atau Piet, ketua gabungan kelompok petani di sana, Magepanda adalah sebuah desa permai seperti

Ahmad Masihudin, 25 tahun, bersama beberapa temannya yang juga jemaat Ahmadiyah, baru saja tiba di Cikeusik pukul 8.30 pagi, 6 Februari 2011. Ia sedang beristirahat, ketika satu setengah jam kemudian sekitar ribuan militan Islamis menyerang mereka.

“Saya lari kebun, lalu ditangkap di sana. Kepala belakang saya ditebas dan bahu saya ditusuk. Saya ditelanjangi hingga sisa celana dalam. Mereka lalu menyeret saya, menusuk mata saya dengan bambu, dan dipukuli lagi hingga seorang polisi datang. Ketika ada yang teriak ‘Dia sudah mati, dia sudah mati,’ saya lalu dievakuasi ke mobil polisi,” kata Ahmad dalam peluncuran laporan riset Human Rights Watch berjudul “Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia,” di Jakarta, Kamis (28/02).
 
Setelah peristiwa setahun lalu itu, Ahmad sampai sekarang harus rutin berobat ke tiga dokter berbeda: dokter saraf, dokter mata, dan dokter hidung. Bintik-bintik hitam mengganggu pandangan mata kanannya, dan dokter tidak tahu bagaimana

Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik Jakarta. 

Pertama, kaum miskin kota umumnya bermukim dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Sebagai contoh, di permukiman Muara Baru di tepi Waduk Pluit yang saya kunjungi, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sementara satu blok lagi dihuni oleh warga yang mengerjakan pesanan pabrik di sekitar sana (misalnya mengemas mainan plastik).

Fakta kedua, permukiman di ruang publik tidak muncul tiba-tiba dan sekaligus banyak. Mereka tumbuh perlahan, selama belasan bahkan puluhan tahun.

Para pemukim umumnya sadar bahwa mereka “bersalah” menduduki ruang publik. Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tinggal dekat sumber pekerjaan, sumber kehidupan.

(Catatan: Di Jakarta, bahkan Indonesia, bukan hanya kaum miskin yang sering menduduki ruang publik. Orang kaya dan pihak perusahaan juga melakukan hal yang sama.)

Terlalu panjang untuk membahas bagaimana eksploitasi kapitalistis