Dapatkah Calon Independen Selesaikan Masalah Jakarta?

Pada tanggal 25 Januari 2012 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, pasangan Faisal Basri Batubara dan Biem Benyamin mengumumkan keberhasilan mereka mengumpulkan lebih dari 540 ribu dukungan dari masyarakat Jakarta, jauh melampaui batas minimal 407,364.

Mereka akan terus maju mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2012-2017. 

Dengan demikian, Faisal-Biem adalah pasangan pertama (independen maupun tidak) yang mengumumkan akan menjadi calon gubernur/wakil gubernur Jakarta. Bahkan gubernur yang menjabat saat ini pun, Fauzi Bowo, belum mengumumkan pencalonan secara resmi. Mungkin karena belum menemukan calon wakil yang cocok.

Tidak diragukan, keberadaan calon independen, apalagi dengan keberhasilan melampaui jauh jumlah suara pendukung minimal, akan memberikan harapan –bahkan gempa besar—pada politik Ibu Kota Jakarta. Bahkan mungkin nasional.

Tetapi pertanyaan sebagian besar warga Jakarta adalah: apakah itu jaminan untuk memperbaiki Jakarta dan menyelesaikan segala masalahnya?

Menurut hemat saya, peluang yang terbuka bagi calon independen disebabkan oleh hal yang sama yang nantinya akan menghantui mereka kalau terpilih. Hal itu adalah: menumpuknya kekecewaan masyarakat karena masalah Jakarta terus menumpuk dari satu masa gubernur ke gubernur berikut, sejak Ali Sadikin selesai menjabat.

Sebagai warga Jakarta, sebenarnya kita tidak dapat meremehkan kemampuan semua gubernur yang sudah pernah menjabat. Mereka tidak bodoh, tetapi mungkin telah berhadapan dengan pilihan-pilihan yang memang sulit yang menyebabkan prestasi mereka terbatas.

Calon independen mungkin akan memiliki rentang pilihan-pilihan yang lebih banyak sebab terbebas dari keterikatan pada kepentingan pemodal atau partai politik. Tetapi calon independen akan berhutang kepada masyarakat pemilihnya yang justru diharapkan luas dan beragam. Karena itu, mereka tetap harus bergantung pada kebijakan publik yang rasional dan melayani kepentingan umum seobjektif mungkin.

Baik di Jepang maupun Korea Selatan, tantangan yang dihadapi pemimpin penerobos yang terpilih yang ingin mengubah arah kebijakan pembangunan, sama: kelembaman birokrasi.

Birokrasi-lah yang akan memproduksi hasil kebijakan. Untuk mendukung proses membuat kebijakan, birokrasi juga mungin masih menguasai banyak sekali informasi. Ada keyakinan sebagian orang bahwa birokrasi pada akhirnya akan menurut pada keputusan politik dan kebijakan kepala daerah. Tetapi dari keputusan politik/kebijakan hingga menjadi hasil kongrit bagi masyarakat, dilalui jalan yang panjang, di mana birokrasi sangat berperan.

Di Jakarta ada tantangan yang sama, yang menjadi lebih berat karena tumpukan warisan masalah dari masa lalu di dalam ruang yang sempit tapi sesak berbagai kepentingan. Kemampuan birokrasi yang ada juga patut ditingkatkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan masa depan ibukota. Selain, tentu saja, soal korupsi yang harus diberantas tuntas.

Menurut hemat saya, calon independen mungkin punya “modal” lebih baik dan kuat untuk mendesakkan perubahan. Tetapi, sukses sangat tergantung pada rancangan “mengubah” birokrasi. Ini berlaku untuk siapa saja yang nanti terpilih. Dan untuk itu, seluruh warga Jakarta tetap harus mengawal dengan ketat.

Marco Kusumawijaya adalah arsitek dan urbanis, peneliti dan penulis kota. Dia juga direktur Rujak Center for Urban Studies dan editor http://klikjkt.or.id.