Partisipasi Perlu Pemecahan Sandi

Pada Rabu 7 November 2012 saya mengikuti diskusi tentang peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang (Kecamatan) Jakarta yang diselenggarakan di Institut Français Indonesie (IFI) oleh Rujak Center for Urban Studies (RCUS). Pertemuan ini didorong oleh pernyataan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama, bahwa ia ingin RDTR disempurnakan lagi dengan mengikutsertakan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Yang terasa dari pertemuan itu: betapa besar antusiasme masyarakat dan keinginan untuk turut serta membangun kota Jakarta, antara lain dengan keikutsertaan dalam perencanaan tata ruang ini. Hal yang sama terasa di berbagai media sosial, dan mungkin juga di media lainnya.

Inilah jasa bulan pertama Gubernur dan Wakil Gubernur: mereka membuka apa-apa yang sebelumnya sama sekali tidak sungguh-sungguh melibatkan masyarakat. Selain RDTR, beberapa hal lain dibukanya juga untuk diskusi, antara lain MRT, enam ruas jalan tol dalam kota, penataan kampung dan tepi Ciliwung, ruang terbuka hijau, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Salah satu hal yang menarik dalam proses yang terbuka ini adalah mengalirnya pengetahuan yang begitu banyak dan intensif ke dalam ruang publik kita. Tetapi muncul beberapa soal penting juga.

Yang pertama, dengan mengambil contoh RDTR, adalah bertaburnya bahasa para teknokrat yang asing, yang selama puluhan tahun dibiarkan tidak dipahami oleh masyarakat, dan hanya "beredar" di kalangan birokrasi dan para ahli.

Apa arti warna-warna di peta RDTR itu? Apa artinya KDB, KLB, KDH, KTB, Wsn, Wkt, dan lain-lain itu? Mengapa satu sisi jalan itu warnanya ungu (peruntukan lahan bagi kegiatan perdagangan dan jasa), sedangkan sisi seberangnya kuning (peruntukan lahan bagi hunian)? Padahal semua itu sangat mendasar bagi kehidupan sehari-hari warga dan haknya atas properti, yang dalam negara dan kota modern merupakan salah satu hak terpenting.

Karena itu, salah satu langkah awal untuk menjaring partisipasi yang berisi dan konstruktif adalah melakukan pemecahan sandi atas istilah-istilah dan konsep-konsep, dan menerjemahkannya agar mudah dipahami masyarakat.

Sesudah berada di dalam masa kegelapan Orde Baru selama puluhan tahun, proses membagi pengetahuan kepada masyarakat awam itu hendaknya diselenggarakan dengan penuh ketekunan dan keikhlasan. Saya pribadi sangat percaya, bahwa sesudah ada peningkatan pengetahuan, dan kemudian peningkatan partisipasi masyarakat, maka proses perbaikan Jakarta selanjutnya akan berjalan lebih mulus, masif dan lestari.

Soal kedua adalah perlunya penataan prosedur dan tatacara keterlibatan masyarakat dalam berperanserta dalam pembangunan Jakarta di segala bidang. Kesertaan dalam penyusunan tata ruang adalah satu hak dan kewajiban. Tetapi keikutsertaan sukarelawan warga dalam tindakan nyata seperti dalam penaggulangan bencana dan perbaikan lingkungan, misalnya, juga sangat penting. Bagaimanapun juga, perubahan sebuah kota itu sebagian besar berarti perubahan pada masyarakat sendiri. Ada juga prakarsa masyarakat mengelola sampahnya sendiri. Dan banyak lagi prakarsa masyarakat yang perlu disalurkan dan direplikasi untuk mengubah Jakarta secara cepat dan masif.

Prosedur dan tata cara mungkin tidak perlu sekali jadi sempurna, tapi perlu dimulai dengan segera, digunakan dan diperbaiki sambil jalan.

Adalah baik Gubernur dan Wakil Gubernur memulai perubahan dengan membuka pintu partisipasi. Ini angin segar dan beda mendasar dengan yang di waktu lampau. Kita berharap ini sukses melalui setidaknya kedua hal di atas.