Setengah Hati Menuju Ekonomi Hijau

KTT Bumi atau Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development di Rio de Janeiro, Brasil, berakhir dengan hasil medioker. Pertemuan yang didatangi 50 ribu orang dari seluruh dunia ini seharusnya mengeluarkan deklarasi kuat, sebuah peta untuk membangun sistem ekonomi baru yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan.

Meski begitu, tuan rumah konferensi ini, Brasil, terutama Menteri Lingkungan Hidup Brasil Isabella Teixeira, dalam sebuah konferensi pers menyatakan teks yang berhasil muncul dari KTT Bumi ini sebagai sebuah "kemenangan besar" dalam proses negosiasi internasional.

Dokumen sebanyak 49 halaman berjudul "The Future We Want" ini mengenalkan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dipenuhi baik oleh negara maju dan negara berkembang untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau 'ekonomi hijau'.

Hanya saja, kelompok masyarakat sipil, kelompok bisnis, bahkan delegasi dari banyak negara mengaku tidak puas dengan hasil teks ini karena lemahnya keputusan-keputusan politik yang terkandung dalam teks.

Tidak ada target waktu yang jelas akan kapan daftar pekerjaan dalam dokumen tersebut harus dipenuhi. Selain itu, negara maju juga tidak memberi kepastian atau malah harapan akan adanya dana-dana bantuan bagi negara miskin untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan dengan alasan krisis keuangan zona Euro.

Belum lagi jika paragraf-paragraf di dokumen ini dicermati satu per satu, makin jelas terlihat kelemahan dokumen tersebut. Kelompok High Seas Alliance sudah menyoroti soal minimnya aspek perlindungan keanekaragaman hayati laut internasional.

Banyak juga yang menyoroti hilangnya frasa "hak reproduksi" dalam dokumen tersebut, padahal mengatur jumlah populasi penting dilakukan untuk demi mengurangi beban planet Bumi. Dengan 7 miliar penduduk, kita hidup di planet yang kewalahan memenuhi kebutuhan kita.

Direktur Eksekutif WWF Lasse Gustavsson memberi gambaran, "Ini adalah realitanya. Bumi membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengganti sumber daya yang kita konsumsi dalam 12 bulan. Kita sudah kehilangan banyak spesies. Ada banyak utang ekologi, dan kini waktunya membayar."

Direktur politik Greenpeace Daniel Mittler dan direktur eksekutif Oxfam Barbara Stocking sama-sama menyatakan bahwa negara berkembang tidak bisa diharapkan untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDG) tanpa bantuan finansial dari negara maju. Tetapi konferensi ini tidak menunjukkan adanya kemauan politik menuju bantuan keuangan tersebut maupun unsur-unsur perlindungan lingkungan yang kuat. 

Negosiator dari Bangladesh Quamrul Chowdhury termasuk yang kecewa dengan hasil yang muncul dari Rio+20.

Membangun teknologi pangan, beralih ke teknologi energi yang terbarukan, atau menyediakan akses ke sumber-sumber air bersih tentu butuh biaya besar bagi negara miskin seperti Bangladesh, sementara negara-negara maju tidak menjanjikan baik keuangan maupun transfer hak paten untuk mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. "Dokumen ini tidak ambisius, tidak punya instrumen kongkret untuk menerapkannya, dan tidak menentukan apa-apa."

KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara juga mengeluarkan komitmen perlindungan lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.

Chowdhury juga menyoroti tidak adanya definisi yang tajam dari 'ekonomi hijau' dalam dokumen ini dan hal ini bisa berbahaya buat negara berkembang. Menurut direktur program Third World Network, kelompok pengamat pembangunan dan negara berkembang dalam negosiasi internasional, Chee Yoke Ling, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan melihat 'ekonomi hijau' sebagai cara untuk menjual teknologi energi terbarukan ke negara-negara berkembang. Ini tentu akan membebani negara berkembang dengan utang-utang belanja baru untuk membeli teknologi mahal demi beralih ke pembangunan ramah lingkungan.

Tetapi tak semuanya buruk. Sekjen United Nations Conference on Sustainable Development (Badan PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan) Sha Zukang mengumumkan ada $513 miliar bantuan dana yang terdaftar dari berbagai institusi PBB atau antarpemerintah (seperti Bank Dunia), kerjasama bilateral, atau inisiatif swasta yang muncul dari konferensi ini.

Untuk beberapa isu, seperti perlindungan masyarakat adat, akses terhadap tanah dan pertanian organik, serta hak kecukupan pangan, dokumen ini juga cukup kuat. "Setidaknya, tidak ada yang merujuk ke promosi benih-benih transgenik," ujar Chee Yoke Ling.

Tetapi, Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengatakan, "Apakah paragraf soal perlindungan masyarakat adat di dokumen ini akan berpengaruh ke semakin cepatnya pembahasan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Masyarakat Adat di DPR misalnya? Itu masih harus kita lihat."

Meski kabur dan lemah, nyatanya dokumen ini adalah satu-satunya hal yang dimiliki dunia untuk mencoba mengembangkan peta menuju ekonomi hijau.

Dan, seperti kata Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Rio de Janeiro, seusai konferensi ini masing-masing kementerian akan mempresentasikan visi mereka masing-masing akan ekonomi hijau. Definisi ekonomi hijau kini sangat tergantung pada masing-masing negara untuk mengartikannya.

Setidaknya, dari Hotel Copacabana Palace, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berjanji untuk menyusun ulang kebijakan merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang bidang tambang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Kata Presiden, "Kita ingin agar industri hilir memberikan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pemasukan kepada negara, dan partner kita tetap memperoleh keuntungan. Saya bertanggungjawab untuk menata kembali kontrak yang tidak adil dengan cara yang baik, bukan dengan menasionalisasi, tapi harus ada proses pembicaraan kembali. Itu adil."

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat diwawancarai di Rio de Janeiro soal ekonomi hijau juga menjawab bahwa Indonesia akan berusaha untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, tapi juga membangun industri olahan, sehingga muncul pekerjaan-pekerjaan baru.

Keputusan ini mungkin akan menguntungkan pemerintah secara finansial, tetapi tidak menjawab satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Indonesia bisa beralih dari mengejar kekayaan ekonomi dengan cara-cara yang minim dampak terhadap lingkungan sementara di saat bersamaan bisa menjamin akses penduduknya yang rentan terhadap kekurangan pangan, air bersih, sumber listrik, serta kesejahteraan?