Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meluncurkan prototipe perangkat pemilihan umum elektronik (e-voting) dengan sistem "embedded" yang praktis, suatu mesin yang menggabungkan layar pemilihan, token, "smartcard reader" dan printernya.
"Sistem ini terus disempurnakan sehingga sangat layak menjadi mesin e-voting yang digunakan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dr Hammam Riza dalam Dialog Nasional "Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia" di Jakarta, Selasa.
Mesin ini, ujarnya, merupakan pengembangan baru dari sistem e-voting sebelumnya yang menggunakan perangkat komputer biasa atau monitor layar sentuh ditambah printer dan smartcard reader berisi software e-voting.
"Embedded Voting Machine baru ini bersifat portable karena kecil dan ringan, mudah digunakan, mampu menghitung suara dengan cepat, mengirimkan hasilnya dengan cepat, dapat diaudit dan mengacu pada asas langsung umum bebas rahasia," katanya.
Sementara itu, perekayasa program e-voting BPPT Wenwen Ruswendi mengatakan, mesin ini juga dilengkapi tombol Braile dengan output audio (earphone) bagi pemilih tunanetra.
"Kami juga terus menyempurnakannya sehingga mesin yang besarnya masih sekitar 30 cm3 ini bisa menjadi lebih kecil lagi dan bisa lebih murah lagi, tak sampai Rp2 juta per unit untuk tiap satu TPS," katanya.
Menurut Hammam, dengan mesin e-voting berbasis TIK, estimasi biaya Pemilu maupun Pilkada bisa ditekan sampai 50 persen yang dihitung dari dari mulai pemungutan suara, tabulasi, rekapitulasi hingga audit suara.
Sedangkan Kepala BPPT Dr Marzan A Iskandar mengatakan, dari diskusi sebelumnya, diketahui penyelenggaraan pemilu kepala daerah di 31 provinsi pada 2010 telah menelan biaya Rp3,5 triliun, sebuah nilai yang menurut dia fantastis untuk sebuah demokrasi.
Di sejumlah negara, ujarnya, teknologi e-voting telah banyak digunakan karena tak perlu mencetak suara, pemberian suara mudah, proses penghitungan suara yang cepat dan akurat, pengiriman surat suara langsung ke pusat data, penayangan hasil berbasis web yang menjamin transparansi, menghasilkan jejak audit dan efisien dalam jumlah SDM penyelenggara dan biaya.
BPPT, ujarnya, sudah melakukan simulasi e-voting di Jakarta, Pandeglang, Banda Aceh, Tegal, Gorontalo, Pasuruan dan Makassar yang dilakukan bersamaan dengan jajak pendapat dengan hasil walau 93 persen belum pernah mencoba e-voting namun 99 persen menyatakan percaya, setuju dan menganggapnya lebih mudah dilaksanakan.
Pemanfaatan TIK dalam pemilihan umum menjanjikan pemilu yang transparan, akuntabel, cepat, dan efisien sesuai karakteristik utama TIK yang mampu menghilangkan jarak dan waktu, ujarnya.
Dalam acara tersebut juga dipamerkan teknologi e-voting dari sejumlah negara seperti dari Amerika Serikat, dari Spanyol dan dari India, yang harganya bervariasi namun lebih mahal dari yang diciptakan oleh BPPT. (tp)
