Bukti cukup, KPK harus segera tetapkan Anas sebagai tersangka

MERDEKA.COM. Hingga kini KPK masih belum menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Ketua KPK Abraham Samad menyebut bahwa status tersangka Anas tinggal menunggu waktu. Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Anas tinggal diteken pimpinan KPK.

Namun hal ini justru menimbulkan ketidakpastian. KPK pun diminta untuk segera melakukan percepatan dan tidak sekedar mengumbar pernyataan di media yang membuat kasus ini terkesan menggantung.

"Harusnya KPK memang punya skala prioritaskan. Kasus ini demi politik nasional, mesti ada skala prioritas, sehingga KPK seharusnya segera menetapkan Anas jadi tersangka," terang pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/2).

Menurut Asep, KPK sudah mempunyai alat bukti yang kuat untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. bukti tersebut berupa pengakuan dari Nazaruddin, Julianis dan beberapa orang lainnya yang mengetahui aliran dana korupsi Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung.

"Tinggal political will dari KPK saja, kalau bicara barang bukti sudah ada sebenarnya sehingga tidak ada alasan untuk menunda pengumuman tersangka Anas," terangnya.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka untuk Ketua Umum Anas Urbaningrum tinggal menunggu waktu. Abraham mengatakan pimpinan KPK sudah sepakat semua, namun sprindik belum ditandatangani semua pimpinan KPK.

"Sudah sepakat tapi kan harus tandatangan semua," ujar Abraham saat melantik Dirtut dan Sekjen baru di auditorium KPK, Jumat (8/2).

Menurut Abraham penetapan tersangka dalam suatu kasus korupsi itu harus kolektif kolegial. Artinya, harus ditetapkan melalui proses gelar perkara atau ekspose dan sprindik ditandatangani semua pimpinan.

"Harus kolektif kolegial," ujarnya

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas telah menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi.

"Iya, bukan Hambalang, gratifikasi," ujar sumber di KPK kepada wartawan, Jumat (8/2).

Sementara itu, pimpinan KPK Zulkarnain saat dikonfirmasi hanya menjawab, "Saya no comment dulu, nanti ada waktunya diumumkan oleh Humas," ujarnya melalui pesan singkat.