TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari perusahaan mitra. Tugas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012.
Sejak 2004, kewenangan perusahaan pelat merah mengumpulkan pajak distop. Perusahaan mitra langsung menyetorkan kewajiban PPN mereka kepada negara. Kebijakan diubah lagi, karena banyak kasus di mana perusahaan BUMN membayar PPN, tapi rekanan tidak. "Sekarang BUMN jadi seperti bendahara untuk mengamankan penerimaan negara," kata Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam Sosialisasi Peraturan Perpajakan dengan perwakilan BUMN di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 20 Juni 2012.
Dalam surat keputusannya, Menteri Keuangan mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPNBM oleh BUMN. Pemungutan pajak oleh perusahaan pelat merah dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, penerimaan pembayaran atau penerimaaan pembayaran termin.
BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPnBM kepada kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setoran harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak di mana BUMN terdaftar, paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Ketentuan ini berlaku untuk 140 BUMN yang terdaftar di Kementerian BUMN mulai 1 Juli 2012. Fuad mengatakan, aturan ini dibuat untuk meyakinkan bahwa PPN disetorkan kepada negara.
MARTHA T.
