INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah harus segera memperbaiki manajemen likuiditas APBN, agar defisit anggaran tidak terjadi akibat anggaran digerogoti subsidi dan belanja pegawai.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per semester I 2012 penerimaan negara Rp592,6 triliun. Sementara realisasi belanja negara pada periode tersebut Rp629,4 triliun. Dengan demikian pemerintah mengalami defisit anggaran sebesar Rp36,1 triliun. Sedangkan defisit anggaran hingga akhir tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp190,8 triliun atau 2,3% dari PDB.
Ekonom Drajad Wibowo menilai, meningkatnya defisit akan mendorong pemerintah untuk semakin gencar menerbitkan surat utang negara dengan imbal hasil yang mahal.
"Defisit menunjukkan manajemen likuiditas APBN Kemenkeu harus diperbaiki. Mismatch bulanan antara penerimaan versus belanja APBN harus diperkecil. Jika tidak, nanti negara harus banyak terbitkan T-bills (surat utang negara) dengan bunga atau yield yang mahal, guna menutupi bolongnya likuiditas," paparnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Sabtu (7/7/2012).
Defisit tersebut terutama disumbang dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp104,1 triliun dan belanja subsidi sebesar Rp134,7 triliun, per semester I 2012.
Menurutnya, pemerintah harus memangkas pos-pos belanja APBN yang kerap 'dipermainkan' (mark up), dan membatalkan pos-pos yang kira-kira tidak mendesak. "Tapi solusi ini hanya dilakukan, jika penerimaan negara benar-benar melemah karena krisis euro," tuturnya.
Rencananya, pemerintah akan menutup defisit tersebut dengan menggunakan pembiayaan anggaran, yang berasal dari pembiayaan dalam negeri Rp199,9 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp9,1 triliun (netto). Namun menurut Drajad langkah tersebut malah bisa berdampak negatif bagi anggaran dalam jangka panjang.
"Kalau dari pinjaman, apalagi bonds (surat utang), ya bakal kemahalan karena investor sekarang meminta bunga, kupon atau yield (imbal hasil) lebih tinggi sebagai akibat krisis eurozone," tuturnya. [ast]
