Beijing (AFP/ANTARA) - Pemerintah China, Rabu, kembali menegaskan bahwa pihaknya menentang adanya campur tangan militer di Suriah, seperti yang dilakukan Pemerintah Rusia menolak resolusi DK PBB setelah pembantaian ratusan warga memicu kemarahan dunia.
"China menentang intervensi militer di Suriah dan menolak pergantian rezim oleh angkatan bersenjata," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Liu Weimin.
Liu menambahkan bahwa China mendesak semua pihak untuk menerapkan usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Utusan Khusus PBB untuk Suriah Kofi Annan. China juga mengedepankan upaya perundingan untuk menyelesaikan krisis berdarah di Suriah.
Dengan menggunakan dukungan dari Rusia dan China, Dewan Keamanan (DK) PBB, Minggu (27/5), mengecam keras Pemerintah Suriah yang menggunakan artileri dalam pembantaian massal di Houla, pusat kota Suriah. Sedikitnya 108 warga tewas dalam pembantaian tersebut.
Namun, Rusia, yang bersama dengan China memveto dua resolusi DK PBB lewat kritik keras terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad, Rabu, mengatakan bahwa dewan masih terlalu dini atau "prematur" untuk mempertimbangkan tindakan baru bagi Suriah.
"Kami percaya bahwa peninjauan yang sekarang dilakukan oleh DK PBB, mengenai sejumlah langkah baru untuk situasi di Suriah, masih prematur," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov.
Liu mengatakan hal itu terkait tindakan yang dilakukan oleh banyak negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, dengan mengusir diplomat Suriah, menyusul kemarahan masyarakat internasional atas aksi pembantaian pada Jumat (25/5).
Liu menegaskan kembali seruan Beijing pada awal pekan ini untuk meminta penyelidikan atas pembunuhan di Houla dan mengatakan bahwa para pelaku harus bertanggungjawab atas pembantaian itu. Namun Liu enggan menjelaskan lebih lanjut apakah China akan mengusir diplomat Suriah atau tidak.
"Saya belum mendengar apakah pekerjaan Kedutaan Besar Suriah di China telah memperoleh dampak dari itu," katanya. (tp)
