Phnom Penh (AFP/ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton akan bertemu Presiden Myanmar Thein Sein di Kamboja pada Jumat, untuk membahas pengurangan sanksi Amerika Serikat kepada negara paria tersebut.
Kedua pemimpin itu akan bertemu di kota wisata Kamboja, Siem Reap, di sela-sela konferensi bisnis, seperti yang disampaikan pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada wartawan di Phnom Penh.
Pertemuan itu akan berlangsung dua hari setelah Amerika Serikat mengurangi sanksi terhadap Myanmar, memberikan lampu hijau kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di negara Asia Tenggara tersebut termasuk di sektor minyak dan gas.
"Presiden Thein Sein, Aung San Suu Kyi, dan rakyat Burma terus membuat kemajuan yang signifikan sepanjang jalan menuju demokrasi, dan pemerintah terus melakukan reformasi ekonomi dan politik yang penting," kata Presiden Barack Obama, Rabu.
Clinton akan menyelenggarakan pertemuan terbesar dari bisnis Amerika Serikat di Asia di pertemuan Siem Reap, yang akan membicarakan isu-isu hangat dari serangkaian pertemuan di Kamboja dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur.
Clinton melakukan kunjungan bersejarah ke Myanmar pada Desember, di mana dia bertemu dengan Aung San Suu Kyi dan pemimpin Myanmar. Tetapi mereka yakin bahwa Amerika Serikat juga ingin mengakui peran yang dimainkan oleh Thein Sein dalam memengaruhi reformasi.
“Salah satu hal yang sangat menarik, dan cukup bermanfaat, adalah bahwa itu baru saja terjadi satu tahun yang lalu bahwa kami pada dasarnya sama sekali tidak berhubungan dengan negara itu, hampir tidak ada interaksi.”
"Dan sekarang kita bekerja sama dengan mereka dalam begitu banyak bidang berbeda."
Tetapi, dia mengakui bahwa masih ada masalah tentang hak asasi manusia, "jadi intinya, di sini harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam pendekatan kami secara keseluruhan, dan kami telah berusaha untuk melakukan itu sehubungan dengan pembukaan ekonomi.”
Thein Sein pada Kamis, mendesak Barat untuk mencabut semua sanksi terhadap negaranya karena berusaha menerapkan gelombang kedua dari reformasi ekonomi.
"Sangat penting untuk mencabut sanksi, baik sanksi keuangan dan ekonomi lainnya, untuk memungkinkan perdagangan dan investasi negara yang sangat dibutuhkan pada saat ini," katanya kepada Financial Times.
Berbicara kepada surat kabar tersebut dari istana presiden di Naypyidaw, dia bersumpah untuk mengawasi reformasi ekonomi "gelombang kedua" dan juga menolak klaim bahwa tentara masih memegang kekuasaan atas pemerintah. (jk/ik)
