Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang memiliki aset tidak produktif segera mencari cara untuk menata aset tersebut. Diharapkan akhir tahun ini jalan keluar penataannya sudah ada.
"Akhir tahun ini sudah harus selesai dan sudah ada jalan keluarnya," kata Dahlan Iskan usai menghadiri Exit Meeting BPK di kantor BPK, Jakarta, Selasa.
Dahlan memaparkan BUMN memiliki aset yang terbagi atas dua, yakni aset produktif senilai Rp1.500 triliun dan aset tidak produktif berkisar Rp2.500 triliun--Rp3.000 triliun.
Adapun BUMN yang memiliki aset tidak produktif, antara lain PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Bulog Persero, PT Kereta Api Persero, dan PT Perkebunan Nusantara Persero.
"Aset yang tidak produktif itu biasanya tidak bisa segera diproduktifkan, ada yang sulit untuk diproduktifkan. Nanti BUMN itu sendiri yang melakukan pemecahan sendiri-sendiri," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian BUMN tidak berwenang untuk menguasai aset tidak produktif BUMN tersebut. Kementerian BUMN hanya memberikan arahan agar aset produktif dapat diproduktifkan.
"Kami tidak punya wewenang apa-apa. Paling memberikan arahan saja. Terserah mereka mau diapakan," ujarnya.
Dahlan mengakui BUMN memiliki aset yang besar. Namun, tidak sesuai dengan laba yang diperoleh.
Oleh sebab itu, Dahlan juga meminta Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin untuk melakukan penataan dan pengklasifikasian aset BUMN, baik yang produktif maupun tidak produktif.
"Dana hasil penghematan anggaran BUMN sekitar Rp12 miliar nantinya untuk biaya penataan aset, konsultasi hukum agar mengklasifikasikan aset. Mudah-mudahan ini langkah yang konkret," urainya.(rr)
