Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan siap mengikuti peraturan Kementerian Tenaga Kerja khususnya terkait dengan sistem pekerja alih daya (outsourcing) yang dilakukan perusahaan milik negara.
"Tentu kita selalu siap mengikuti peraturan yang ditetapkan Kemenakertrans, guna menghindari konflik antara BUMN dengan tenaga kerja, khususnya `outsourcing`," kata Dahlan, usia menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Kantor Berita ANTARA, Jakarta, Selasa.
Menurut Dahlan, sebagai perusahaan pada umumnya BUMN juga banyak menggunakan tenaga `outsourcing` antara lain karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
Diketahui, Kemenakertrans mewajibkan perusahaan swasta dan perusahaan BUMN/BUMD mematuhi dan melaksanakan ketentuan `outsourcing` seperti tertuang dalam Permenakertrans No 19/2012.
"Kita akan ikut aturan tersebut. Untuk itu diserahkan kepada masing-masing manajemen untuk menyesuaikan dengan kondisi dan aturannya," ujar Dahlan.
Meski begitu diutarakan Dahlan, pegawai outsourcing yang digunakan BUMN bisa jadi tidak sama dengan tenaga outsourcing pabrik.
Ia menambahkan, karyawan alih daya pada BUMN umumnya bernasib lebih baik ketimbang buruh pabrik.
"Tentu perlakuan outsourcing BUMN sangat berbeda, karena fasilitas yang diberikan perusahaan lebih memadai," ujarnya.
Dahlan juga menjamin bahwa gaji tenaga kerja alih daya di BUMN lebih tinggi dibanding buruh pabrik.
Mantan Direktur Utama PT PLN ini juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada BUMN yang memberi gaji di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP).
Ia mencontohkan, karyawan alih daya di BRI yang jumlahnya puluhan ribu tenaga kerja memiliki gaji dan tingkat fasilitas yang lebih tinggi.
"Yang pasti, dengan mengikuti ketentuan Pemenakertrans 19/2012 maka dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja BUMN," tegas Dahlan.(rr)
