TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo mengakui adanya kesimpangsiuran data tentang jumlah stok garam di kementeriannya, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, ia menyetujui impor garam untuk stok April dan Mei.
Untuk menghilangkan kesimpangsiuran data, tiga kementerian tersebut sepakat menunjuk Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei data garam. »BPS akan sensus sehingga kami tahu betul berapa stok garam,” kata Syarif saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012. Keterlibatan BPS akan dimulai dari rencana produksi, perhitungan lahan, kalkulasi, hingga panen.
Syarif mengatakan, berdasarkan catatan stok surplus tahun lalu, terdapat stok garam sebanyak 360 ribu ton. Dengan kebutuhan garam sebanyak 120 ribu ton per bulan, maka stok akan habis pada Maret 2012. Itu sebabnya Kementerian Kelautan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait metode impor.
Impor garam akan dihentikan saat para petani sudah mulai melakukan produksi, yakni sekitar dua atau tiga bulan ke depan. »Saya pastikan para petani garam tetap dapat menjual stok garam yang mereka miliki dengan harga yang telah ditetapkan,” kata Syarif.
Izin impor garam konsumsi akan dikeluarkan pada akhir Februari 2012 setelah memastikan data stok. Impor akan berlaku sebelum panen garam.
MUHAMAD RIZKI
Belum ada komentar