Quito, Ekuador (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan peringatan yang dikeluarkan sebuah lembaga swadaya masyarakat luar negeri tentang peringkat Indonesia yang dikategorikan sebagai negara yang dapat menjadi negara gagal perlu ditelaah secara cermat.
Peringatan itu juga perlu ditelaah secara obyektif sehingga semua pihak termasuk pejabat negara tidak dengan mudah mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang negara gagal.
Dalam keterangannya pada wartawan di dalam pesawat saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Ekuador menuju tempat transit di Seattle AS sebelum melanjutkan perjalanan ke Indonesia, Senin, Dipo Alam mengatakan pandangan obyektif itu dapat dilakukan dengan melihat sejumlah kenyataan bahwa ada perbaikan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga peningkatan peran Indonesia di kancah politik internasional.
"Masalah-masalah inilah yang ingin saya katakan bahwa memang ada kekurangan tapi kalau kita mengonfirmasi `fail state ,oleh pejabat Negara saya sangat sesalkanlah tapi ini memang hak mereka, ini demokrasi. Tapi saya menggunakan hak demokrasi saya juga saya menyangkal kalau ini disebut `fail state`, ada yang telah kita capai maju, bahwa kita tidak A+ nilai itu memang kita akui bahwa kita mungkin kita tahapannya B jauh lebih bagus. Seandainya kita minus 13 persen ketika tahun 1998-1999, kita bergerak growth berkisar di bawah lima persen mungkin kita dianggap fail atau gagal. Kita lebih maju sekarang ini, masalah kemiskinan berkurang juga dengan IMF kita langsung bayar utang. Kita memberhentikan IGGI bahkan belakangan IMF meminta meminjam ke kita yang sekarang sudah dijelaskan oleh presiden," kata Dipo Alam.
Ia menyesalkan adanya anggota DPR yang menilai dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia memang saat ini menuju ke klasifikasi negara gagal.
"Presiden juga menjelaskan kita tidak menyangkal (ada kekurangan dalam pembangunan-red). Ada yang masih kurang tapi kalau ada orang yang merasa bangga atas pengukuran oleh LSM asing ini saya menganggap dua hal, bahkan ada anggota DPR juga yang mengakui kalau Indonesia adalah `fail state`. Ada beberapa anggota DPR saya dengar mengonfirmasikan fails state," katanya.
Dipo menambahkan,"saya sangat menyayangkan anggota DPR kalau punya sikap seperti itu, tidak percaya pada negaranya sendiri padahal kita bisa lihat secara ekonomi dan kemajuan sejak 2004 ketika Presiden SBY memimpin ada kemajuan-kemajuan di bidang sosial politik, internasional, pada percaturan internasional dan tentunya juga (dalam pengurangan angka-red)kemiskinan."
Ada yang senang
Seskab menilai bila ada pihak yang senang dan membesar-besarkan pandangan mengenai negara gagal namun tidak memberikan solusi yang konstruktif dan nyata, sama saja dengan tidak berpihak pada kemajuan Indonesia.
"Beranjak dari situ kalau orang-orang macam ini dia hidup pada awal tahun 1945 maka ini adalah cara orang-orang yang berpikir merasa lebih `happy `kepada asing seperti KNIL, NICA, yang tidak percaya bahwa Indonesia bisa merdeka jadi kalau ada sesuatu dari asing yang memperburuk oleh ukuran-ukuran kriteria yang dibikin oleh mereka sendiri ada yang merasa happy dan mengakui bahwa Indonesia Negara gagal," tegasnya.
Ia mengatakan memang ada beberapa kelemahan dalam upaya pembangunan, namun hal yang penting dilakukan adalah memperbaiki kelemahan tersebut secara bersama-sama.
Dipo mengatakan selama kunjungan Presiden ke KTT G-20 dan juga KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Jenairo sejumlah tokoh penting datang bertemu Presiden Yudhoyono antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Sekjen PBB Ban Ki-moon, ini menunjukkan bahwa Indonesia dianggap strategis dan penting dalam hubungan internasional. (tp)
Yahoo! OMG