Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR menetapkan sejumlah asumsi makro minyak dan gas berdasarkan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 dengan sejumlah catatan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana dari Fraksi Partai Demokrat, Senin, dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi R Priyono, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Andy Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan serta jajaran Kementerian ESDM lainnya.
Rapat tersebut menyetujui empat pokok asumsi makro migas yaitu rentang Indonesia Crude Oil Price (ICP), "lifting" (produksi) minyak bumi, "lifting" gas bumi dan "lifting" migas untuk RAPBN 2013.
Komisi VII menyetujui usulan ICP pemerintah yaitu 100-120 dolar AS per barel dengan prediksi harga minyak mentah dunia 2013 berkisar 80-140 dolar per barel.
Usulan ICP tersebut mendapat catatan dari beberapa fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar meminta 90-120 dolar AS per barel, PDI-Perjuangan mengusulkan 90-105 dolar AS per barel, sedangkan Fraksi PAN dan PKB mengusulkan 95-115 dolar AS ber barel.
Sementara "lifting" minyak bumi disepakati berada pada kisaran 890-930 ribu barel per hari sesuai dengan usulan pemerintah. Sebagai perbandingan dalam APBN-Perubahan 2012, "lifting" minyak mentah Indonesia adalah 930 ribu barel per hari dan realisasi hingga 28 Mei 2012 adalah 881 ribu barel per hari.
Untuk "lifting", Fraksi PDI-Perjuangan memberi catatan agar "lifting" pada kisaran 880-920 ribu barel per hari dan fraksi PKB 910-940 ribu barel per hari, sedangkan Fraksi PKS dan PAN menunggu data struktur "cost recovery".
"Aturan secara global menunjukkan bahwa "cost recovery" sebesar 22-29 persen masih baik, dan batasan BP Migas yang dipakai selama ini juga 29 persen, memang tidak semua ladang gas memberikan hasil yang bagus tapi hingga saat ini batasan tersebut masih layak," kata Jero Wacik.
Sedangkan "lifting" gas bumi disetujui pada pada kisaran 1.325-1.390 barrels of oil equivalent per day (boepd), atau meningkat dibanding target dalam APBN-P 2012 yaitu 1.029 boepd dengan realisasi hingga 28 Mei 2012 adalah 1.325 boepd.
Artinya "lifting" migas secara keseluruhan dalam RAPBN 2013 disepakati adalah 2.215-2.320 boepd dan disesuaikan dengan catatan-catatan yang diberikan.
Beberapa fraksi juga memberikan catatan untuk lifting gas yaitu Fraksi Golkar meminta 1.270-1.410 boepd, Fraksi Hanura mengusulkan 1.325-1.400 boepd sedangkan Fraksi PDI-Perjuangan, PKS, PKB meminta pemerintah melakukan kajian terkait standarisasi perhitungan "Indonesia Gas Price".
Kepala BP Migas, R Priyono yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa dengan perkiraan lifting minyak dan gas mencapai 2.320 boepd dengan asumsi harga gas Indonesia adalah 8,16 dolar AS/mmbtu.
"Dengan asumsi tersebut 22,2-24 miliar dolar AS," ungkap Priyono.
Butir pembahasan lain yang diusulkan pemerintah adalah volume bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar nabati (BBN) bersubsidi sebesar 45-48 juta kilo liter.
Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen dari kuota maksimal pada RAPBN 2012 yaitu 40 juta kilo liter, sementara pemakaian BBM dan BBN bersubsidi hingga 28 Mei 2012 tercatat 17,52 juta kilo liter atau 108 persen terhadap kuota Mei.
Rincian dari kuoata tersebut adalah kuoata premium dan bioethanol pada APBNP 2012 mencapai 24,41 juta kilo liter, telah terpakai 10,97 juta kilo liter (110,5 persen terhadap kuota Mei) dan dalam RAPBN 2013 diperkirakan jumlahnya mencapai 28,7 - 30 juta kilo liter.
Untuk minyak tanah, dalam APBNP 2012 ditetapkan 1,7 juta kilo liter, telah terpakai 0,49 juta kilo liter hingga 28 Mei 2012 dan diasumsikan berkurang menjadi 1,3 juta kilo liter pada RAPBN 2013.
Sementara pemakaian solar dan biodiesel pada APBNP 2012 mencapai 13,89 juta kilo liter, dengan penggunaan 28 Mei 2012 4,9 juta kilo liter dan pada RAPBN 2013 diasumsikan 15-16,7 juta kilo liter.
Subsidi biodiesel direncanakan Rp3.000 per liter, subsidi bioethanol Rp3.500 per liter, subsidi LGV (Liquid Gas for Vehicles) adalah Rp1.500.
Artinya akan ada alokasi subsidi Rp3.375 miliar-Rp3.370 miliar untuk biodiesel dan Rp1.005-Rp1.050 miliar untuk bioethanol.
Sementara konsumsi LPG 3 kilogram oleh rumah tangga dan usaha mikro tercatat meningkat dari 5,1 kilogram per kepala keluarga pada 2010 menjadi 5,5-6,1 kg per kepala keluarga per bulan.
Pada 2013, pemerintah juga berencana untuk mendistribusikan 2,26 juta unit, artinya secara kumulatif terdapat 58,29 juta paket konversi minyak tanah ke LPG.(ar)
