Jelajahi Yahoo! Bersama Teman-Teman Anda

Jelajahi berita, video, dan banyak lagi berdasarkan apa yang dibaca dan ditonton teman-teman Anda. Publikasikan aktivitas Anda sendiri dan dapatkan kendali penuh.

Pertama-tama,

AKTIVITAS TEMAN DI YAHOO!

    DPR Wacanakan Lepaskan Dikti Dari Kemdikbud

    Jakarta (ANTARA) - DPR RI menyampaikan wacana untuk memisahkan pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan dan menggabungkan jenjang pendidikan itu pada kementerian riset dan teknologi.

    Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Rully Chairul Azwar usai puncak peringatan Hari Aksara Internasional di Jakarta, Jumat.

    "Kami punya pemikiran lain, pendidikan tinggi harus dilepas dari kemendikbud, biar digabung dengan kementerian riset. Penggabungan kembali kebudayaan ke kementerian pendidikan membuat lembaga itu menjadi terlalu gemuk dan tugas yang ditanggung semakin berat," kata Rully.

    Urusan pendidikan tinggi sudah terkait dengan inovasi, motivasi, urusan teknologi sehingga layak bila dimasukkan pada Kemristek, sementara Kemdikbud cukup mengurusi hingga jenjang pendidikan menengah saja. "Sekarang ini bebannya bertambah sehingga tugas Kemdikbud bisa fokus pada memberikan ilmu dan karakter," katanya.

    DPR pernah mewacanakan ini dan masih akan dibicarakan dulu di era Kabinet Indonesia Bersatu II, kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

    Ia menambahkan, pendidikan karakter paling efektif diberikan pada generasi muda mulai SD, SMP hingga SMA. "Kalau sudah di mahasiswa itu sudah susah membentuk karakter, masa menjadi mahasiswa itu diisi dengan teknologi dan inovasi," katanya.

    Menurut dia, jika ingin maju, maka pendidikan tinggi harus ditempatkan di Kemenristek, bukan Kemendiknas.

    Menanggapi wacana DPR, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan pihaknya menghargai masukan yang disampaikan DPR terkait pelepasan Dikti dari kemendikbud.

    "Kami paham maksud kawan-kawan di DPR agar dikti lebih konsen ke riset dan penelitian dan bisa dimanfaatkan sebagai terapan," ujar Mantan Rektor ITS Surabaya ini.

    Namun Nuh menegaskan, bahwa Dikti paling tepat berada di bawah kemendikbud. Agar segala urusan pendidikan dari bawah sampai atas tetap bisa terintegrasi menjadi satu.

    Menurut Nuh, saat ini yang harus dilakukan justru memperkuat SDM, dan meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan kementerian lain, terutama kemenristek. "Karena koordinasi antarkementerian juga tidak mudah," tambahnya.

    PEDOMAN KOMENTAR

    Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


    Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar nuansa kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


    Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

     

    33 komentar

    • Asmawar  •  6 bulan yang lalu
      Skalian aja bikin kementerian baru, kemdiknas jadikan 4 kementerian : Kemdikti, Kemdikmen, kemdikdas dan kem bud. Kan P BY senangnya bikin kabinaet gemuk hehe.... Pak Rully punya pluang jadi slh 1 menteri. Dasar otak proyek semua.... urus tu rakyat yg klaparan, gdung skolah yang pd hancur. mstinya yg sdh settle biarkan jlan dan awasi ....
      • Pengguna Yahoo! 6 bulan yang lalu
        he he bener...bener pejabat pd sibk nambah orgnya tp tutup mata dg kualitas sarana pendkkanya, kpn rakyat jd pinter klo gini trus.......?
      • jamalN 6 bulan yang lalu
        setuju apa yang ada sekarang dimaksimalkan dulu.... daripada bikin proyek melulu....La Dikti masih pusing ngurusi kerjaanya sendiri , malah suruh misah " semoga nggak tuuu''
    • ashad s  •  6 bulan yang lalu
      Benar Pak Nuh, yg utama adalah peningkatan kualitas SDM, Sinkronisasi kurikulum dri SD sampai PEnTinggi termasuk pendidikan ttg Kebudayaan(Kesenian Tradisional) dan Olah Raga. yg masih agak kedodoran. Jadi harus ada STANDARISASINYA.. (Juga Gedung dan Fasilitas pendukug lainnya). Hal ini bisa kita lihat dri MASIH BANYAKnya jenis UJIAN/Test2 utk masuk ke Jenjang yg lebih TINGGI. Seharusnya CUKUP 1 Jenis Ujian secara NASIONAL saja yg dipakai STANDAR.. Tentang Kelulusan Siswa cukup diujikan oleh Sekolah masing2.(Kayak di Perti) Fihak Industri2 Pariwisata, Teknologi Manufaktur,Bisnis dll dpt mmberi pelatihan2,seminar2 n/or bea siswa atau fasilitas lainnya.. Misal Kerja sama Sekolah dg Panggung Seni Pemda, FK dg RSakit/Depkes, Poltek dg Depnaker dllnya
      • jamalN 6 bulan yang lalu
        Saya Tambahi Mas, Pak Nuh Kalau bisa beasiswa FULL DONK... jgn seperti sekarang icrat- icrit kayak kran air aja'' palagi yg ada potongannya lg... rugi kita banyak anak - anak cerdas lari ke negara tetangga'
    • abu  •  6 bulan yang lalu
      Mestinya budaya itu sudah benar dulu... masuk pariwisata... bukan dipendidikan krn pendidikan itu mencakup semuanya, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, sain, teknologi, dll, tapi kementriannya satu Mentri Pendidikan ...krn konten budaya dlm pendidikan itu dlm rangka proses ... kalo tdk nanti bisa merembet Mentri Pendidikan Sosial Budaya Politik Ekonomi dll hanya krn disekolah/perguruan tinggi masuk kurikulum itu semua ... iya kan ?
    • Monde  •  6 bulan yang lalu
      Pak Rully Chairul Azwar paham gak dengan makna/arti kata "Pendidikan"? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah..., dari definisi tersebut, kalau alasan Pak Rully Chairul Azwar untuk memisahkan Pendidikan Tinggi dari Kemendiknas (Kemendikbud) karena urusan pendidikan tinggi sudah terkait dengan inovasi, motivasi, teknologi sehingga layak dimasukkan pada Kemristek, tentu alasan ini sungguh tidak dapat dimengerti. Urusan inovasi, motivasi, teknologi hanyalah bagian kecil dari sebuah sistem pendidikan. Justru sebaliknya saya berpendapat, lembaga-lembaga riset yang ada di bawah Kemristek haruslah berada di bawah lembaga-lembaga riset perguruan tinggi.
      Saya rasa Pak Rully perlu berpikir secara holistik tentang pendidikan sebelum menyampaikan pendapat/pemikiran.
    • andi  •  6 bulan yang lalu
      Tentang hal ini menurut saya tergantung pilihan fokus utama yang mana.
      Fokus apapun yang dipilih, namun peran dari kementrian terkait harus dijalin secara formal.

      Kalau Dikti dibawah kementerian riset dan teknologi, bagaimana pembinaan bidang ilmu selain sains dan teknologi?. Seperti pembinaan pada ilmu Agama, Budaya dan Sosial lainnya.

      Saya setuju dengan pendapat Bapak Menteri Kemendikbud, memperkuat SDM dan koordinasi antar departemen. Tetapi tidak hanya itu, untuk mengakomodir maksud anggota DPR yang relevan itu, haruslah Kemenristek diberi wewenang formal dan dilepas untuk membina studi sains dan teknologi.
    • hidayat  •  6 bulan yang lalu
      ngurusin pendidikan memang tidak mudah karena bukan ngurusin benda mati. oleh karena masalah pengelolaan pendidikan kita ini sudah kronis penyakitnya, sejak dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah....maka perlu langkah yg sistemik dan sistematis, tidak hanya dengan menggabungkan dengan kementerian ini dan itu, saya kira bukan disitu titik point pembenahan pengelolaan masalah pendidikan di negeri ini. kasihan para pendidik dan peserta didik.....janganlah ide yang dikeluarkan bersifat sporadis, tapi coba dulu perkuat sistem dan pengelolaannya baru institusinya ....walaupun saya juga setuju kalau perguruan tinggi lebih diberikan porsi lebih dalam hal pembiayaan untuk kegiatan yang bersifat praktis dan inovatif, seperti porsi kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitiannya. semoga masih ada pemimpin bangsa ini yg tulus memikirkan pendidikan kita demi masa depan anak cucu dan bangsa kita. makanya jangan banyak dikorupsi dana pendidikan. kalau dikorupsi terus bagaimana mungkin ngomong pendidikan karakter akan berhasil karena pemimpinnya mencontohkan sikap yang korup .....salam buat wakil rakyat....luruskan niat dan pengabdiannya...terima kasih.
    • ragiel kymco  •  6 bulan yang lalu
      Digabung kemanapun juga ataupun berdiri sendiri tetap saja sama klo pengelolaan tetap sama dan tidak dikembangkan, yang pentingkan bapak-bapak itu harus ingat anak cucu ke depan bagaimana nasipnya....
    • TIMUR INDO  •  6 bulan yang lalu
      Hai pelayan Rakyat ...mikr dong kalau omong .....jangan asal nyeorocos tanpa hikmat lho bahaya makan gaji dari rakyat yg beri fasilitas tapi mikir dan angkat masalah bikin tambah runyam ....yg dikembangkan mestinya sinergi dari apa yg telah ada dulu baru di evaluasi....apakah wacana ini hasil evaluasi????? buka mata buka telinga buka hatiiii baru omong aaah
    • Nuna  •  6 bulan yang lalu
      alasanny kurang kuat tuh,,,,
    • Bondar Marga  •  6 bulan yang lalu
      Ngawur tuh...alasan ngak masuk akal, kok bisa pendapat beliau pembentukan karakter paling efektif mulai SD, SMP, SMA...??. Belajar dimana sih beliau ini..?. Umur 0-6 Tahun gimana pak..??. Pantes aja Indonesia ngak bisa berubah, karena karakternya udah sulit dirobah...Apakah bukan karena Indonesia udah banyak makan, makanan yang mengandung pengawet seperti makanan berformalin, borax, dll, sehingga otak dan hatinya udah awet ngak bisa berkembang lagi...??. Ha..ha..ngawur....Kalau mau digabungkan, ya digabung aja janganlah karena alasan pendidikan berkarakter...?. Pendidikan berkarakter mengandung bahan pengawet ngak...???
    • sunano  •  6 bulan yang lalu
      biar secepatnya hasil PT sinergi dengan riset dan tekhnologi
    • Santosa  •  6 bulan yang lalu
      Memangnya pendidikan tinggi hanya mencakup bidang teknologi? Biarkan riset bergerak dengan bebas, atau karena sudah putus asa karena tidak banyak hasil riset yang dapat dibanggakan?
    • Edun  •  6 bulan yang lalu
      Serahkan kewenangan pendidikan tinggi pada provinsi dan Kabupaten.... Akses ke Perguruan Tinggi akan lebih luas....
    • Artur  •  6 bulan yang lalu
      Yah dibagi dua saja pakde, yang separoh ikut di kemdik yang separoh di kemenristek, adil kan? karena orang-orang yang di sana kan sama saja? mereka kebanyakan ada bukan karena kemampuan dan profesionalitasnya, melainkan karena ada saudara yang berkuasa. Makannya kerjanya pun gak benar.
    • Mukti  •  6 bulan yang lalu
      tambah wakil menteri aja klo perlu 10 ..................
    • mbahSangkil  •  6 bulan yang lalu
      DPR-Ide atau wacananya nggak sesuai dengan penghasilan dan prestige yang didapat, padahal semua itu dari mulai kaos kaki sampe mobil mewah didapat dari tetesan keringat dan darah rakyat. Pikir yang lebih dan lebih, sebagai wakil rakyat, contoh salah satunya di Indonesia ini banyak sarjana, baik dari yang D1 s/d S2 yg susah dpt kerja. La wong sudah sekolah dah susah susah, orang tua banting tulang eh pas lulus susah dapat kerja, termasuk juga yg lulusan SMA/sedrjt, karena nggak ada chanel lah, harus nyogogklah, bukan kelompoknya lah, segala tetek bengek yg merupakan ke egoisan dan keserakahan segelintir orang atau kelompok. Kata bangsa jepang walau dengan hasil laut saja Indonesia ini sebenarnya sudah mampu menghidupi dan membuat rakyat indonesia ini cerdas dan disegani bangsa lain, Oh DPR DPR bener-bener dech
    • Enda Madi  •  6 bulan yang lalu
      klo dikti dipendah ke kemritek jd tupoksi kemristek jd ga jelas dong, baik nya kemristek buat lah kajian yg lebih baik buat masyarakat indonesia, jgn buang2 APBN tapi tidak jelas hasil nya. org klo ga ngerti jangan banyak bicara deh tp bijaknya bertanya dan mengkaji dulu sebelum bicara.
      jgn mentang2 anggota Dewan asal bicara aj. trims
    • Ebrek Fm  •  6 bulan yang lalu
      kayaknya ada pengangguran yang cari cari kerjaan dech................
    • Bayu  •  6 bulan yang lalu
      mbok yang sdh ada dibiarin aja pak apa sih manfaatnya, ngurus yang lain masih banyak kok
    • Pustaka Kaji  •  6 bulan yang lalu
      saya gak setuju kalo dikti masuk kemristek, bukan pengembangan teknologi saja tetapi riset di bidang sosial humaniora. mending sekarang tugas DPR melihat efektifitas dana BOS, dan BOP yang banyak diselewengkan, kalau mau berkembang harusnya perguruan tinggi digratiskan saja SPP-nya, tarif pajak dinaikkan, trus buat standar kelulusan PT yang tinggi, contoh negara Jerman, Jepang, Korsel, Finlandia.
    POLL

    Menurut Anda, apakah penahanan Angelina Sondakh akan berhasil mengungkap kasus korupsi anggaran Wisma Atlet?

    Memuat...
    Opsi Pilihan Jajak Pendapat