INILAH.COM, Jakarta - Kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai sebagai kesalahan pemerintah.
Pasalnya, infrastruktur masih belum cukup mendukung distribusi penyaluran BBM ke seluruh Indonesia. Ekonom Universitas Padjajaran Kodrat Wibowo mengatakan, mitra kerja pemerintah harus merogoh kocek lebih besar dalam menyalurkan BBM karena infrastruktur yang masih buruk. Sehingga, harga jual BBM dipatok lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.
"Harga keekonomian itu bisa berbeda-beda, kita kan tidak tahu berapa alpha-nya. Disparitas harga karena memang itu salah pemerintah sendiri. Kenapa tidak bisa memperbaiki distribusi sehingga harga tersebut melonjak," ujar Kodrat di Jakarta, Sabtu (17/3/2012).
Sementara Ekonom Ikhsan Modjo menambahkan, minimnya infrastruktur tersebut disebabkan anggaran dari pemerintah untuk pengembangannya masih minim karena lebih fokus dalam mengucurkan subsidi BBM. "Pasokan energi itu bukan masalah pengolahan, tapi ada distribusi. Peran infrastruktur itu penting untuk pengembangan energi alternatif, tapi kita tidak mendapatkan return yang baik karena masih subsidi," tuturnya.
Dengan demikian, kedua ekonom tersebut mengimbau pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur lebih besar. [cms]
