Elsam dan PSHK usul RUU Kamnas ditunda

MERDEKA.COM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengusulkan penundaan pembahasan tiga rancangan undang-undang, ketiga RUU itu antara lain RUU Keamanan Nasional, Rahasia Negara dan Komponen Cadangan.

"Kami berpandangan bahwa aspek kuantitas seharusnya bukan menjadi pertimbangan utama. Pemerintah dan DPR bisa saja memprioritaskan sedikit RUU yang dipandang lebih strategis," kata Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri, Sabtu (8/12).

Ronald Menjelaskan, pemerintah dan DPR tetap berkewajiban melakukan seleksi serta tidak mudah meluncurkan RUU yang belum selesai pada 2010, 2011 dan 2012 yang ditetapkan pada 2013.

Jika dalam pembahasan tidak mendapatkan kemajuan, RUU itu sebaiknya dihapus dan diganti dengan RUU yang siap disusun. Dengan demikian, dapat mempersingkat kinerja pemerintah maupun DPR.

"Kami telah menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2013 sektor politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI," kata Ronald.

Dirinya mengusulkan 18 RUU untuk dibahas dalam rapat legislasi DPR, di antaranya RUU Perubahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), RUU KUHAP, RUU Mahkamah Agung. Termasuk RUU yang masuk dalam non-Prolegnas, seperti RUU Perkumpulan, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Tidak hanya itu, PSHK juga mengusulkan satu RUU yang baru dan belum pernah melalui pembahasan, yaitu RUU Komnas HAM.