Liputan6.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk APBN Kesejahteraan menemukan terjadinya penyanderaan RAPBN 2013 yang lebih banyak menguntungkan birokrasi dan utang. Menurut koordinator FITRA Ucok Sky Khadafi, pada 16 Agustus silam, SBY menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN 2013 dengan meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi belanja yang kurang produktif.
"Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan birokrasi," ujar Ucok dalam konferensi pers di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta, Ahad (16/9).
Ucok membeberkan pemborosan dan anggaran yang lebih banyak dihisap birokrat pada belanja pusat RAPB 2013 yang tumbuh sebesar enam persen. Belanja pegawai tumbuh dua kali lipat lebih, yakni 14 persen atau 28 triliun. Selama 2007-2013, lanjut Ucok, rata-rata belanja pusat tumbuh 15 persen, sementara belanja pegawai tumbuh sebesar 19 persen.
Sementara penyebab tingginya belanja pegawai, kata Ucok, akibat tidak konsiten pemerintah melakukan moratorium pegawai. Semakin menjamurnya lembaga non struktural (LNS) serta tidak efektifnya pemberian renumerasi juga menjadi salah satu penyebab masalah ini.
Menurut Ucok, borosnya belanja pegawai pada kementerian atau lembaga yang kewenangannya telah didesentralisasikan serta beban anggaran untuk menanggung pensiunan sebesar 32 persen atau 74,2 triliun menjadi penyebab selanjutnya. "LNS saja tumbuh dari 76 pada tahun 2007 menjadi 101 lembaga pada 2011 dengan memakan anggaran 8,3 triliun dan belanja pegawai 100 miliar," pungkasnya.
Selain itu, imbuh Ucok, setidaknya terdapat 10 kementerian yang pembelanjaannya tetap tinggi (di atas 500 miliar). Padahal menurut Ucok, sebagian urusannya telah didesentralisasikan.(ALI/AIS)
