TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan renegosiasi dengan perusahaan tambang emas raksasa PT Freeport Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Freeport bersedia melaksanakan enam poin renegosiasi yang ditawarkan pemerintah, mulai dari kenaikan royalti, luas wilayah, pembangunan smelter, divestasi, hingga peningkatan komponen lokal.
"Freeport bahkan mau royalti sesuai dengan aturan," kata Hatta ketika dijumpai di kantornya, Senin 23 Juli. Besaran royalti yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yaitu royalti minimal sebesar 3,75 persen untuk perusahaan tambang.
Dari sisi divestasi, pemerintah meminta Freeport mendivestasikan sahamnya sebanyak 51 persen sama seperti yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara. Freeport intinya bersedia, tapi belum sepakat soal angka divestasinya. Begitu pula untuk penawaran saham perdana kepada publik di Indonesia atau IPO. "Mereka sudah setuju," ujar Hatta.
Meski setuju, Freeport juga meminta kompensasi kepada pemerintah atas renegosiasi tersebut, antara lain keringanan pajak badan mereka yang saat ini sebesar 35 persen. Permintaan Freeport tersebut masih dikaji oleh pemerintah.
Pemerintah menargetkan renegosiasi dengan Freeport dapat selesai pada akhir tahun. Hal ini agar negara sudah mendapatkan tambahan yang lebih besar dari sisi penerimaan royalti dengan segera.
Upaya renegosiasi dijalankan pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebagai perusahaan tambang yang sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, Freeport pada awalnya menolak gagasan ini dengan alasan kesucian kontrak. Namun sikap perusahaan yang menjalin kontrak karya generasi II pada 1991 dengan pemerintah ini kemudian melunak dan bersedia duduk bersama pemerintah membahas poin-poin renegosiasi lebih terperinci.
GUSTIDHA BUDIARTIE
Koruptor Indonesia Diduga Pindah ke Malaysia
Menteri Energi Siap Bikin Perhitungan dengan Anakbuahnya
Dahlan Iskan Janji Mobil Listrik Diproduksi 2013
Pemerintah Dinilai Tak Miliki Perencanaan
Inflasi Puasa Masih Dianggap Wajar
Rupiah Dibayangi Pelemahan Euro
Pertamina Tambah Suplai Elpiji di Jawa Tengah
Belanja Iklan Semester I Capai Rp 40 triliun
Lebaran, Permintaan Premium Naik 3 Persen
Tim Mobil Listrik Nasional Diberi Waktu 3 Bulan
