Fuad Rachmany Enggan Komentari Isu Cagub BI

  • Akibat Pembajakan, Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun Setahun  

    Akibat Pembajakan, Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun Setahun  

    Tempo
    Akibat Pembajakan, Indonesia Rugi Rp 4,5 Triliun Setahun  

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyebut masalah pembajakan karya musik di Indonesia telah begitu memprihatinkan. Dari total pengeluaran masyarakat untuk musik, hanya 10 persen yang tercatat dan lebih sedikit lagi yang sampai ke kantong para musikus.

  • Indonesia Siap Ambil Alih Teknologi-Manajemen Inalum

    Antara

    Kuala Tanjung (ANTARA) - Pemerintah Indonesia siap mengambil alih teknologi dan manajemen semua kepemilikan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Jepang yang selama 30 tahun sebagai pemegang saham terbesar dan akan berakhir kontrak kerjasamanya pada 30 Oktober 2013. "Kita tidak bergantung dengan Jepang dan siap melanjutkan pembangunan PT Inalum melalui Badan Usaha Milik Negara mulai 1 Nopember 2013," tegas Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Inalum Ir. Nasril Kamaruddin, MBA di

  • Produksi Gas Blok Natuna Mayoritas untuk Indonesia

    Produksi Gas Blok Natuna Mayoritas untuk Indonesia

    Tempo
    Produksi Gas Blok Natuna Mayoritas untuk Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku telah menjalin kesepakatan kontrak eksplorasi gas di Blok East Natuna bersama PTT Exploration and Production. Kesepakatan tersebut terutama mengenai alokasi pembagian produksi gas.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany enggan berkomentar perihal isu yang beredar di kalangan media bahwa dirinya merupakan calon kuat Gubernur Bank Indonesia (BI).

"Saya nggak tahu, saya nggak mau kasih komentar, itu kan isunya datang dari media sendiri," kata Fuad di Jakarta, Jumat.

Gubernur BI Darmin Nasution akan menyelesaikan masa jabatannya pada 22 Mei 2013 mendatang. Sesuai dengan ketentuan UU, Presiden harus mengirimkan nama calonnya ke DPR paling lambat tiga bulan sebelumnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis sebelumnya mengatakan, Presiden maksimal mengirimkan tiga nama calon Gubernur BI yang kemudian akan dibahas di Paripurna DPR, untuk kemudian dibawa ke Badan Musyawarah.

Para calon Gubernur BI tersebut nantinya akan diuji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI untuk selanjutnya dipilih. "Proses dan prosedurnya seperti itu," katanya.

Di sisi lain, nama Gubernur BI Darmin Nasution kembali disebut-sebut beberapa kalangan masih pantas untuk menjabat yang kedua kalinya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti menilai Darmin Nasution merupakan figur yang layak dicalonkan kembali untuk periode berikutnya, karena kebijakan moneter yang dikeluarkan selama menjabat selalu konsisten.

"Darmin figur yang pas. Karena, ia seorang makro ekonomis, di kalangan moneter pun sudah dikenal sekali sepak terjangnya. Dan jangan dilupakan pengalamannya di lembaga keuangan, dan sebagai dirjen pajak," kata Destry.

Sementara menurut Ekonom dari Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko, Gubernur BI periode 2013-2018 sebaiknya tetap dijabat oleh Gubernur BI saat ini Darmin Nasution karena tantangan yang akan dihadapi cukup berat sehingga tetap mempertahankannya merupakan pilihan terbaik.

"Karena yang paling mudah ketika situasi sulit adalah statusquo, jadi ambil saja yang pernah menjabat," katanya.(rr)

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

POLL

Apakah Anda percaya pengerjaan proyek MRT yang sudah resmi dimulai akan berjalan tepat waktu sesuai rencana?

Memuat...
Opsi Pilihan Jajak Pendapat