Yogyakarta (ANTARA) - Gelar pengawasan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi dengan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Dengan adanya gelar pengawasan daerah (Larwasda) itu instansi-instansi mampu menjalankan pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel," katanya dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Paku Alam IX di Yogyakarta, Selasa.
Untuk itu, menurut dia saat membuka Larwasda 2012, diperlukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai kebijakan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dengan mencapai skala ekonomis dalam menghadapi persaingan di era global.
Dalam konteks itu, kata dia, tiga kriteria pembagian urusan pemerintahan meliputi eskternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dapat diterapkan secara akumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antartingkatan dan susunan pemerintahaan.
"Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka atas dasar pemikiran kriteria eksternalitas, urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan," kata Sultan.
Kepala Inspektorat Provinsi DIY, Haryono mengatakan, kegiatan Larwasda diselenggarakan dengan tujuan memasyarakatkan hasil pengawasan, baik pengawasan melekat, fungsional maupun pengawasan masyarakat (pengaduan masyarakat).
Hal itu, menurut dia, untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan transparan.
"Hasil dari pengawasan, kami sudah menjalankan tugas pembinaan terhadap 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Provinsi DIY dan 77 SKPD tingkat kabupaten dan kota, dan sudah ada tindak lanjut tentang rekomendasi yang ada," kata Haryono. (tp)
Yahoo! OMG