INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kontraktor Muda Indonesia (HAKMI), Ikbal Basir Khan mendesak pemerintah segera membuat peraturan dalam bidang jasa konstruksi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para kontraktor, menyusul selama ini setiap ada kasus proyek maka para kontraktor selalu disalahkan.
Dikatakan Ikbal, para kontraktor sebelum mengerjakan proyek terlebih dahulu menawar serta berkompetisi dengan kontraktor lainnya untuk menangkan proyek yang diumumkan oleh Pengguna Jasa melalui Media Cetak dan Elektronik.
"Anehnya ketika dikemudian hari ternyata proyek yang dimaksud pada pengusulan anggaran ditemukan indikasi kolusi antara Eksekutif dan Legislatif yang bertentangan dengan Hukum, Kontraktor selalu ikut dijadikan tersangka," ujar Ikbal yang dihubungi INILAH.COM, Rabu (18/7/12).
Padahal, sambung Ikbal, Kontraktor bisa sampai pada tahap memenangkan dan mengerjakan proyek melalui tahapan regulasi dan aturan yang berlapis.
Contoh lain yang menunjukkan kontraktor tidak miliki perlindungan dan kepastian hukum saat tahap akhir pekerjaan dan kontraktor Menyerahkan hasil pekerjaan 100 % sesuai RAB dan Kontrak. Kemudian
Pemilik Proyek melakukan Pemeriksaan Sesuai Laporan telah yakin bahwa memang Pekerjaan telah selesai maka terbitlah Surat Serahterima Pekerjaan Atau P1/PHO. Yang artinya kewajiban kontraktor telah selesai sisa tanggungjawab masa pemeliharaan yang lamanya 3-6 bulan.
"Tapi semua Proses tidak berlaku aparat hukum juga masuk memeriksa Kontraktor dengan cara mereka, meski tidak diawali dengan adanya temuan atau rekomendasi dari Inspektorat dan BPKP Sebelumnya," ujar pemegang gelar sarjana hukum ini.
Untuk, tekan Ikbal, Pemerintah harus melakukan revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 atau menerbitkan aturan jasa konstruksi lainya yang memberikan kepastian Hukum agar Kontraktor bisa profesional dan nyaman.
"Tidak semua kontraktor itu bermental Korup. Mereka itu Pahlawan Pembangunan, Kan Kasihan Para Kontraktor, Akhirnya kedepan orang pada takut jadi Kontraktor jika sistem seperti sekarang ini tetap di biarkan," kunci Ayah dua anak ini. [rus]
TEMPO.CO, Surabaya-Kepala Direktorat Jenderal Penyelanggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Syukri Batubara mengungkapkan negara dan operator penyelenggara telekomunikasi rugi ratusan miliar akibat ulah pengguna internet ilegal.
