Solo, (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Radjasa mengatakan infrastruktur pedesaan itu sangat vital apabila negara menginginkan adanya perkembangan perekonomian, lebih-lebih negara tersebut merupakan negara agraris.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Radjasa mengatakan hal tersebut ketika menutup acara International Islamic Financial Inclusion Summit (IIFIS) yang bertemakan "Optimalisasi Penguatan dan Modernisasi Kelembagaan Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Financial Inclusion Menuju Kesejahteraan Masyarakat" dalam rangka Harlah Ke-78 GP Ansor di Solo, Rabu.
Untuk sekarang ini, kata Hatta, tidak ada negara maju yang tidak melindungan sektor pertaniannya. Untuk negara-negara maju di sektor pertaniannya pasti maju, hal itu bisa dilihat, seperti di Amerika Serikat dan Jepang, karena di situ banyak warga yang terlibat.
Menurut Hatta, hal itu wajar kalau Indonesia juga melakukan hal seperti tersebut, yaitu melakukan perlindungan di sektor pertanian karena di sektor ini banyak yang telibat.
Selain itu, perlu adanya pengembangan program-program perlindungan sosial masyarakat, kata Hatta.
Sidang "International Islamic Financial Inclusion Summit" yang berlangsung selama dua hari, 17--18 Juli 2012, juga merekomendasikan tujuh masalah untuk bisa ditindaklanjuti dan Deklarasi International Islamic Financial Inclusion Summit dibacakan oleh Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid.
Deklarasi tersebut, yaitu pertama semua pihak yang terlibat di dalam IIFIS Pemerintah BI, DPR, GP Ansor Absindo, Asbisindo, AASI, ADPLK dan komponen lain yang terlibat untuk mendukung secara nyata dan terus-menerus dilaksanakannya financial inclusion di Indonesia.
Mendukung sepenuhnya upaya percepatan pengurangan kemiskinan di seluruh Indonesia melalui pemberian akses layanan keuangan seluas-luasnya, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, kepatutan berkeadilan, dan mendorong partisipasi seluruh masyarakat melalui Public Private People Partnership.
Perlu segera dirumuskan rencana aksi nasional dalam mengembangkan dan pelaksanaan financial inclusion yang mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat.
Perlu segera disahkan RUU Lembaga Keuangan Mikro dan pembentukan institusi yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, menjamin, dan melindungi LKM sebagaimana dilakukan BI, Bapepam LK, dan LPS dalam dunia keuangan.
Mengusulkan kepada pemerintah dan BI agar memfasilitasi terbentuknya IFIS (Indonesian Financial Inclusion Society) sebagai forum kerja bersama untuk percepatan pelaksanaan financial inclusion melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan, infrastruktur, jaringan, teknologi, penjaminan, pendampingan dan usaha-usaha lainnya agar terciptanya kemaslahatan rakyat.
Mengusulkan kepada pemerintah BI dan regulator lainnya untuk mendukung agar kegiatan International Islamic Financial Inclusion Summit dilakukan secera berkelanjutan. Mendorong dilaksankannya kerjasama internasional untuk mendukung financial inclusion di Indonesia.(ar)
Yahoo! OMG