TEMPO.CO, Jakarta--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nurwahid, meminta Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, untuk menyebutkan oknum yang melakukan kongkalikong anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 3 x 24 jam. "Apalagi saya ketua fraksi, yang katanya disebutkan juga ada ketua fraksi yang terlibat. Saya keberatan," ujarnya ketika dihubungi TEMPO, Selasa 13 November 2012.
Ia mengapresiasi langkah Dipo untuk membongkar kasus tersebut. "Tetapi jangan tanggung-tanggung, sebut siapa pelakunya," lanjut Hidayat.
Menurutnya, pernyataan Dipo menimbulkan ekspektasi yang tinggi di masyarakat, akan pemberantasan korupsi. "Kalau tidak segera dibuktikan, bisa menimbulkan fitnah, dan itu berbahaya," ujar dia.
Hidayat mengaku tidak tahu tujuan Dipo mengeluarkan pernyataan yang kontroversial itu. "Kalau soal pencitraan, saya tidak tahu," menurutnya.
Jika dalam tiga hari Dipo tidak menyebutkan oknum yang dimaksud, Hidayat mengakhawatirkan adanya kekecewaan di masyarakat. "Bisa jadi publik malah menilai ada pengalihan isu pembongkaran korupsi yang sebelumnya dilakukan Pak Dahlan Iskan," ujar Hidayat.
Ia juga meminta Dipo agar segera menyerahkan bukti kongkalikong ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Supaya jadi bukti kesungguhan, bukan hanya untuk meramaikan," kata Hidayat.
Dipo Alam, Senin lalu mengeluarkan pernyataan adanya kongkalikong anggaran oleh anggota dewan. Ia mengatakan ada lima modus yang sering digunakan untuk mendapatkan anggaran.
Di antaranya adalah tawaran pemanfaat bentuk optimalisasi anggaran kepada salah satu kementerian senilai Rp 70 miliar dari rekanan oknum salah satu komisi di DPR. Tak hanya itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang kerap menggelembungkan anggaran.
SATWIKA MOVEMENTI
Lika-liku Upeti DPR
PAN Temui Badan Kehormatan Soal Pemerasan BUMN
Publik Percaya Ada Upeti di Senayan
10 Kelompok ''Pengganggu'' BUMN Versi Said Didu
Dahlan dan Anggota DPR Diminta Buka-bukaan Soal Bisnisnya
Yahoo! OMG