Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan menyampaikan pandangan mengenai perkembangan masalah Rohingya di Myanmar dan sejumlah masalah lain dalam pertemuan darurat Organisasi Negara Islam (OKI) di Arab Saudi pada pertengahan Agustus mendatang.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompelks Istana Presiden Jakarta, Senin mengatakan pandangan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI adalah Indonesia akan berusaha semampu mungkin dari jalur diplomasi yang dimiliki dengan pemerintah Myanmar.
"Sikap pemerintah Indonesia jelas, bahwa kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan jalur diplomasi agar bisa membantu saudara-saudara muslim kita, Rohingya," katanya.
Pada pertengahan Agustus ini akan digelar satu konvensi darurat yang diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi di Jeddah, di mana organisasi negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI itu akan membahas beberapa hal yang terkait dengan isu muslim minoritas dan juga tentunya perkembangan yang terjadi di Suriah.
"Di sana juga akan dibahas perkembangan mengenai muslim Rohingya di Myanmar. Kita akan berikan masukan, pandangan rekomendasi dari pemerintah," katanya.
Namun demikian, kemungkinan besar Presiden Yudhoyono tidak dapat hadir dalam pertemuan darurat itu karena bertepatan dengan acara pidato kenegaraan dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI.
"Karena itu diadakan pada pertengahan Agustus, sedangkan kita juga kan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR terkait nota RAPBN dan juga pidato kenegaraan kita. Jadi hampir pasti bapak Presiden tidak bisa hadir di KTT OKI di Jeddah. Tentu akan diwakilkan oleh menteri luar negeri atau siapa nanti yang akan ditunjuk oleh presiden. Yang jelas kita akan membawa pesan posisi Indonesia, pandangan Indonesia, terkait dengan perkembangan konstelasi politik di Myanmar khususnya dan tentu di dalam perkembangan dinamika politik di Arab dan Suriah yang menyangkut negara muslim," kata Julian.
Sementara ketika ditanya apakah pemerintah akan melayangkan nota diplomatik pada Myanmar terkait dengan masalah itu, Julian mengatakan dari sisi teknis, Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memahami langkah-langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia.(rr)
Yahoo! OMG