TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian masih akan mengkaji langkah pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan penurunan bea keluar CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah). Menteri Pertanian Suswono mengatakan penurunan bea masuk CPO merupakan hak Malaysia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak untuk meningkatkan daya saing.
»Tentu kami akan pelajari dampak dari kebijakan itu, apakah akan mempengaruhi Indonesia. Yang jelas kami sudah sepakat untuk mengatur suplai agar menguntungkan bagi kedua negara,” kata Suswono saat ditemui usai konferensi pers soal Hari Pangan Sedunia di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2012.
Pemerintah Malaysia baru saja mengeluarkan kebijakan menurunkan bea keluar CPO yang berlaku 1 Januari tahun depan. Bea Keluar CPO Malaysia diturunkan dari 23 persen menjadi 8-10 persen. Kebijakan ini sebagai respon atas menurunnya harga CPO dunia.
Suswono memastikan pemerintah tidak akan gegabah mengikuti langkah Malaysia itu. Menurut dia, jika Indonesia mengikuti jejak Malaysia menurunkan bea keluar CPO, maka hal itu sama saja bunuh diri bersama. »Kami pasti akan bicarakan dengan Malaysia. Kami sudah ada komitmen kedua negara tidak ingin saling merugikan.”
Sambil menunggu hasil kajian keluar, Suswono tidak mau memberikan respon banyak. Namun, katanya, pada dasarnya pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar CPO dunia harus menjadi penentu harga dan bukan diatur oleh negara konsumen. Indonesia dan Malaysia menguasai 90 persen perdagangan CPO dunia.
Penentuan harga ini, kata dia, akan dilakukan dengan membatasi pasokan ekspor. Indonesia akan membatasi pasokan dengan cara menahan stok dan hilirisasi produk akhir seperti pengolahan CPO untuk produk oleochemical. »Saya kira pembatasan pasokan ekspor ini akan efektif. Bagaimana pun juga kalau mengatur suplai sesuai dengan kebutuhan pasar, maka harga akan bisa dijaga.”
ROSALINA
